Ponda Wirawan Pimpin Pansus DPRD Badung Dorong Raperda Penyertaan Modal Bali Mandara Disusun Transparan, Akuntabel dan Tepat Sasaran
BADUNG, MataDewata.com | Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung guna membahas secara mendalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, Senin (14/9/2026).
Rapat yang diselenggarakan di Kantor Sekretariat DPRD Badung tersebut difokuskan untuk memastikan kebijakan penyertaan modal daerah memiliki dasar hukum yang kuat, transparan, serta memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat.
Raker pembahasan Raperda tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, didampingi jajaran anggota Pansus yakni I Made Retha, I Nyoman Satria, I Wayan Luwir Wiana, I Wayan Edy Sanjaya, dan I Made Sudira.
Sementara dari jajaran Pemkab Badung hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Badung, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung, Kepala Bagian Perekonomian, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung.
Ketua Pansus DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan menegaskan bahwa pembahasan raker berfokus pada evaluasi aspek kebijakan, pengelolaan keuangan daerah, hingga proyeksi kemanfaatan konkret bagi pembangunan ekonomi daerah.
Menurutnya, penyusunan Raperda penyertaan modal ini harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas agar dana daerah yang disetorkan dapat dikelola secara optimal dan tepat sasaran.
“Pembahasan Raperda ini menjadi bagian dari proses DPRD Badung untuk memastikan kebijakan penyertaan modal daerah memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Melalui pembahasan bersama eksekutif tersebut pihaknya berharap penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi penguatan perekonomian. “Sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung,” tegas Ponda Wirawan. Db-MD
