Pertahankan WTP 12 Kali Beruntun, Bupati Kembang Tegaskan Fokus pada Penguatan Tata Kelola APBD Jembrana

Terima LHP BPK RI 12 Kali Berturut-turut Pemkab Jembrana Komit Genjot PAD dan Efisiensi Belanja APBD

DENPASAR, MataDewata.com | Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali sukses mempertahankan capaian mentereng dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diterima langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026).

Baca juga :  Bupati Satria Lepas Jalan Sehat Pekan Literasi dan Pendidikan Bulan Bung Karno 2026

Meskipun mencetak prestasi gemilang, Bupati Kembang Hartawan memberikan penekanan kuat secara faktual bahwa opini WTP ini jangan hanya dipandang sebagai piala penghargaan seremonial, melainkan sebagai standar kewajiban minimum transparansi hukum yang mutlak dipenuhi. Guna menindaklanjuti rekomendasi eksekutif BPK, Pemkab Jembrana berkomitmen melakukan konsolidasi internal melalui langkah efisiensi belanja daerah serta penguatan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga :  Wawali Arya Wibawa Lepas Jalan Sehat Serangkaian HUT ke-26 SMK PGRI 4 Denpasar

“WTP bukanlah sebuah piala prestasi, melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras yang konsisten. Capaian ke-12 ini merupakan buah dari koordinasi kokoh antara Pemkab dan DPRD Jembrana demi mewujudkan visi Jembrana Maju, Harmoni, Bermartabat,” tegas Bupati Kembang Hartawan.

Penyerahan LHP ini dilakukan serentak oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Bali yang juga berhasil menyabet predikat WTP.

Baca juga :  Bupati Adi Arnawa Kukuhkan Pengurus Badung Peduli Kecamatan Mengwi

Didampingi Sekda Jembrana I Made Budiasa dan Inspektur Ni Wayan Koriani, Bupati Kembang menyimak arahan strategis BPK RI yang menuntut agar seluruh pemda tidak cepat berpuas diri pada aspek administrasi hulu, melainkan wajib merancang program kerja di hilir yang dampaknya benar-benar dirasakan langsung untuk kesejahteraan masyarakat luas. Hj-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button