Bali Jadi Satu-Satunya Provinsi Pilot Penuh Digitalisasi Bansos, Sekda Dewa Indra Buka Bimtek Percepatan

DENPASAR, MataDewata.com | Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Bali sebagai proyek percontohan (pilot project) penuh digitalisasi bantuan sosial (bansos) di seluruh kabupaten dan kota.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya (Art Center) Denpasar, Kamis (7/5/2026).
“Bali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial, dan diberi kepercayaan sebagai satu entitas karena kita dipercaya mampu melaksanakan tugas ini. Kita wajib menjaga kepercayaan tersebut. Jangan sampai tugas dan kepercayaan itu tidak bisa kita tunaikan,” tegas Sekda Dewa Indra.
Ia menjelaskan bahwa setelah proses pendataan agen rampung, tahapan selanjutnya adalah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diikuti dengan pelatihan bagi para pelatih (Training of Trainers/TOT).
Mengingat Presiden RI dijadwalkan berkunjung langsung pada Juni mendatang untuk meninjau ketepatan sasaran dan kinerja program, Sekda Dewa Indra meminta seluruh agen yang berjumlah 8.029 orang bekerja serius serta menyusun laporan progres secara lengkap dan tepat waktu.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce menyampaikan bahwa adopsi teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) bertujuan menghadirkan perlindungan sosial yang lebih efisien, proaktif, transparan, dan berbasis data agar subsidi benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Tirta Sutedjo menambahkan bahwa digitalisasi berbasis IKD mampu meningkatkan akurasi data sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran.
Pada tahun 2026, Kementerian Sosial menguji coba sistem yang terintegrasi langsung dengan Pusdatin Kesos, Dukcapil, dan mitra perbankan ini di 41 kabupaten/kota, sehingga menyederhanakan alur penyaluran bansos dari tujuh tahapan menjadi hanya tiga tahapan. Hp-MD



