Pansus TRAP DPRD Bali Dorong Penguncian Peruntukan Aset Strategis Pemprov Bali
Cegah Alih Fungsi Kawasan Lindung dan Pesisir serta Soroti Tata Kelola Aset dan Perizinan

DENPASAR, MataDewata.com | Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merumuskan enam rekomendasi strategis sebagai dasar penertiban, pemulihan, dan penguatan tata kelola aset daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan tersebut disampaikan Ketua Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali, Dr. (c) Made Suparta, S.H., M.H., didampingi Sekretaris Pansus Dewa Nyoman Rai, S.H., kepada awak media di Denpasar, Senin (6/4/2026).
Made Suparta memaparkan, rekomendasi pertama adalah penertiban dan validasi menyeluruh atas data aset daerah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, khususnya aset berupa tanah dan bangunan yang berada pada kawasan strategis.
Penertiban ini mencakup kesesuaian data fisik, yuridis, dan administratif guna memastikan kejelasan status kepemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan aset sebagai prasyarat utama pengendalian dan perlindungan aset daerah.
Sejalan dengan itu, Pansus TRAP mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) di jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Bali secara profesional dan andal.
Kedua, penyusunan pemetaan aset daerah berbasis spasial yang terintegrasi dengan dokumen rencana tata ruang. Setiap aset daerah wajib memiliki kejelasan peruntukan ruang, fungsi ekologis, serta fungsi pelayanan publik agar pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kebijakan tata ruang, lingkungan hidup, dan kepentingan masyarakat.
Ketiga, perlunya penguncian peruntukan terhadap aset-aset strategis daerah, terutama yang berada di kawasan lindung, kawasan pesisir, sempadan sungai, serta kawasan bernilai ekologis dan sosial budaya tinggi. Penguncian peruntukan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya alih fungsi aset yang berpotensi merusak ruang hidup, memicu konflik kepentingan, maupun mengurangi akses publik.
Keempat, Pansus TRAP merekomendasikan evaluasi menyeluruh dan berkala terhadap seluruh bentuk pemanfaatan aset daerah oleh pihak ketiga, baik melalui skema kerja sama, sewa, pinjam pakai, maupun skema lainnya.
Evaluasi tersebut harus menilai kesesuaian pemanfaatan dengan tujuan awal, kepatuhan terhadap regulasi, kontribusi bagi daerah, hingga dampaknya terhadap tata ruang dan lingkungan.
Kelima, integrasi pengendalian aset dengan sistem perizinan. Pansus TRAP menegaskan bahwa setiap proses perizinan yang melibatkan atau berdampak pada aset daerah wajib melalui verifikasi status aset dan kesesuaian peruntukan terlebih dahulu, guna mencegah aset daerah menjadi pintu masuk pelanggaran tata ruang, penyimpangan pemanfaatan, ataupun kerugian daerah.
Keenam, pelibatan institusi penegak hukum dalam kerangka koordinasi penegakan hukum terhadap aset daerah yang bermasalah, khususnya yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah.
Lebih jauh, Pansus TRAP menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah tidak semata-mata berorientasi pada optimalisasi nilai ekonomi, melainkan harus menempatkan aset sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik, penguatan ruang bersama, dan keberlanjutan ekologis di Pulau Dewata.
Selain itu, pengawasan partisipatif yang melibatkan akademisi dan masyarakat perlu diperkuat guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi kebijakan pengelolaan aset daerah.
Dalam perspektif pengawasan Pansus TRAP, persoalan tata kelola tidak semata bersifat teknis administratif, melainkan mencerminkan persoalan struktural dalam pengendalian pembangunan. Perizinan pada hakikatnya bukan sekadar instrumen prosedural untuk memberikan legalitas formal terhadap kegiatan usaha atau pembangunan fisik.
Tetapi merupakan perangkat normatif yang berfungsi sebagai mekanisme penyaringan (filtering mechanism) untuk memastikan kesesuaian rencana kegiatan dengan tata ruang, daya dukung lingkungan, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat Bali. Ketika perizinan direduksi hanya menjadi proses administratif yang berorientasi pada kelengkapan dokumen semata, maka fungsi pengendalian substantifnya menjadi terdegradasi. Dp-MD



