Wabup Bagus Alit Sucipta Terima Exit Meeting Pemeriksaan BPK RI
Tegaskan Komitmen Perbaikan Tata Kelola Badung

BADUNG, MataDewata.com | Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I.B. Surya Suamba, menerima exit meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali berkaitan dengan telah berakhirnya pemeriksaan pendahuluan Semester II Tahun 2026 di Kabupaten Badung. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, pada Senin (5/10/2026).
Pada kesempatan itu, Kepala Bidang 1 BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Ihsan Aprian, menandatangani dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pendahuluan Semester II Tahun 2026 kepada Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta. Acara ini turut dihadiri oleh tim pemeriksa, pimpinan perangkat daerah dilingkup Pemkab Badung, para camat, serta jajaran direksi perusahaan daerah.
Wabup Bagus Alit Sucipta menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK Perwakilan Bali. Menurutnya, berbagai masukan dan catatan dari pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemkab Badung untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami sangat mengapresiasi, selain melakukan pemeriksaan, BPK juga memberikan masukan dan catatan kepada kita untuk melakukan perbaikan,β jelas Wabup Alit Sucipta.
Dari seluruh catatan dan masukan yang diberikan, Wabup menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera mendiskusikannya secara mendalam di internal instansi masing-masing guna menyiapkan tindak lanjut dan data dukung yang diperlukan menjelang pemeriksaan terinci berikutnya.
Ia merinci bahwa pemeriksaan pendahuluan kali ini mencakup tiga fokus utama, yakni penataan perumahan, efektivitas Pemkab Badung dan Perumda Air Minum Tirta Mangutama dalam mendukung pelayanan air, serta efektivitas penyelenggaraan pariwisata.
“Tiga pokok ini mempunyai korelasi yang sangat besar untuk pembangunan di Kabupaten Badung,” imbuhnya. Khusus terkait pelayanan air minum, Wabup menegaskan bahwa persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian utama, terutama di wilayah Badung Selatan, di mana pemerintah wajib hadir memberikan solusi nyata atas berbagai keluhan masyarakat tanpa berfokus pada alasan teknis semata.
Sementara itu, Kepala Bidang 1 BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Ihsan Aprian, menjelaskan bahwa exit meeting merupakan tahapan krusial sebelum dilanjutkan ke pemeriksaan terinci yang secara tentatif akan dilaksanakan pada akhir Oktober hingga Desember 2026.
Ia memaparkan sejumlah catatan awal dari pemeriksaan pendahuluan, termasuk penyusunan tata ruang, penerbitan KKPR, penyelenggaraan pariwisata, serta evaluasi pelayanan air minum pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama terkait pengukuran debit air baku hingga kontinuitas pelayanan. Hb-MD



