Pansus TRAP DPRD Bali Jadwalkan Ulang Pemanggilan BTID Terkait Tukar Guling Lahan Mangrove
Usut Dugaan Pemotongan Mangrove hingga Lahan Pengganti

DENPASAR, MataDewata.com | Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap manajemen PT Bali Turtle Island Development (BTID). Keputusan tersebut diambil setelah pihak perusahaan berhalangan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (4/5/2026).
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., serta dihadiri jajaran anggota pansus lintas fraksi dan instansi terkait lainnya. Namun, setelah ditunggu cukup lama di ruang sidang, perwakilan PT BTID tidak kunjung hadir sehingga pimpinan rapat memutuskan untuk menunda jalannya persidangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketidakhadiran pihak PT BTID disebabkan pada hari yang sama perusahaan tersebut menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali, I Made Supartha, menjelaskan bahwa agenda RDP sejatinya difokuskan untuk memperdalam persoalan tukar guling lahan mangrove oleh PT BTID di wilayah Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jembrana agar dapat dibahas secara terbuka, transparan, dan tuntas.
“Namun karena pihak BTID tidak hadir, kita akan jadwal ulang RDP ini,” tegas I Made Supartha. Ia menekankan bahwa kehadiran langsung manajemen PT BTID dalam forum resmi legislatif sangat krusial untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai berbagai isu di lapangan, terutama kejelasan mekanisme tukar guling lahan mangrove. Pansus TRAP juga ingin memeriksa secara fisik kelengkapan dokumen perizinan yang diklaim dimiliki oleh perusahaan.
“Kalau memang ada maka harus ditunjukkan,” ujarnya lanjut mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) sebelumnya serta laporan dari masyarakat, tim pansus menemukan indikasi kuat adanya aktivitas pemotongan mangrove di kawasan proyek tersebut.
Ia memandang temuan faktual di lapangan itu perlu didalami lebih jauh oleh Aparat Penegak Hukum (APH) guna memastikan ada tidaknya unsur pelanggaran hukum maupun perusakan lingkungan hidup. Pada kesempatan yang sama, Pansus TRAP DPRD Bali secara resmi menyerahkan berkas terkait temuan lapangan tersebut kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, menegaskan bahwa pihaknya telah mengingatkan jajaran manajemen PT BTID agar menghormati setiap keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Pansus TRAP DPRD Bali. Satpol PP Bali juga akan terus berkoordinasi dengan pihak perusahaan guna memastikan kepatuhan terhadap aturan tata ruang serta kejelasan status penggunaan lahan, khususnya pada zona konservasi mangrove. Dp-MD



