Terima Audiensi FOR HATI Bali, DPRD Bali Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Ruang dan Perizinan

DENPASAR, MataDewata.com | Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., menyoroti kondisi tata ruang, pengelolaan aset daerah, serta sistem perizinan di Pulau Dewata yang dinilai sudah berlangsung secara brutal dan ugal-ugalan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Forum Pemerhati Pembangunan (FOR HATI) Bali yang dihadiri ratusan unsur akademisi, tokoh adat, pemuka agama, mahasiswa, hingga aktivis di Wantilan DPRD Bali, Denpasar, Rabu (3/6/2026).
Dalam pemaparannya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali itu mengungkapkan bahwa Pansus TRAP menemukan berbagai pelanggaran mendasar selama menjalankan fungsi pengawasan, mulai dari penyimpangan tata ruang, pengelolaan aset negara maupun daerah, hingga penerbitan izin yang diduga menabrak aturan.
Lemahnya pengawasan implementasi kebijakan memicu maraknya proyek kontroversial yang mengancam kelestarian lingkungan hidup, keseimbangan ruang, serta budaya Bali. “Masalah tata ruang, aset, dan perizinan itu sudah sangat brutal. Ya, sepakat sudah brutal? Sudah sangat brutal dan ugal-ugalan. Ya, setuju?” kata Made Supartha yang langsung disambut tepuk tangan peserta audiensi.
“Ini yang kita sedih sekali. Maka saya dengan istilah terindikasi brutal dan ugal-ugalan,” tegasnya seraya menekankan bahwa pembangunan Bali wajib berpijak pada prinsip keberlanjutan, kepastian hukum, transparansi, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap budaya lokal.
Sementara itu, FOR HATI Bali bersama elemen masyarakat yang hadir menyampaikan apresiasi tinggi atas keberanian Pansus TRAP DPRD Bali membongkar persoalan krusial tersebut. Mereka menilai kehadiran Pansus TRAP menjadi instrumen penting guna memastikan pemerintah bertindak tegas menindak pelanggaran tata ruang, mengamankan aset negara maupun daerah, serta menegakkan profesionalisme perizinan.
Melalui sinergi pengawasan antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, berbagai carut-marut tata ruang, aset, dan perizinan di Bali diharapkan segera dibenahi secara komprehensif. Langkah evaluasi menyeluruh ini menjadi kunci demi mewujudkan pembangunan Pulau Dewata yang tertib, berkelanjutan, dan berpihak pada generasi mendatang. Dp-MD



