Pemprov Bali Umumkan Rencana Kelanjutan Pembangunan Turyapada Tower di Desa Pegayaman Buleleng

Kebut Pembangunan Gondola dan Kawasan Turyapada Tower

BULELENG, MataDewata.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali secara resmi mengumumkan rencana kelanjutan pembangunan Taman Teknologi “Turyapada Tower” Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali yang berlokasi di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Pengumuman resmi tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Rencana Pembangunan Nomor: 003/400.14.4.3/TimPersiapan/II/2026 tertanggal 3 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali selaku Ketua Tim Persiapan, Dr. I Wayan Serinah, S.Sos., M.Si.

Proyek strategis ini merupakan bagian integral dari penyediaan jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, prasarana pendidikan milik pemerintah daerah, fasilitas parkir umum, serta kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan dikuasai oleh Pemprov Bali.

Pelaksanaan pengadaan tanahnya pun sejalan dengan definisi dan bentuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Adapun kelanjutan pembangunan kawasan ini mengusung lima tujuan utama, yakni meningkatkan inklusivitas akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi guna mendongkrak kesejahteraan, mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah Bali Utara dan Bali Selatan.

Baca juga :  Gubernur Koster dan Menteri Imipas Teken MoU Optimalisasi Tugas dan Fungsi Imigrasi

Lanjut meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Bali Utara. Selain itu, proyek ini dirancang untuk memacu dampak pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah sekaligus mewujudkan Bali Smart Island dan Bali sebagai Pulau Digital.

Secara administratif, lokasi pengadaan tanah untuk pengembangan Kawasan Tower Turyapada berada di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, yang mencakup dua wilayah banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Amertasari dan Banjar Dinas Barat Jalan. Total luas lahan yang dibutuhkan untuk menuntaskan pengembangan kawasan tersebut mencapai 139.375 meter persegi atau sekitar 13,9 hektare.

Proses pengadaan tanah akan dilaksanakan melalui empat tahapan baku mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil dengan perkiraan total jangka waktu selama 344 hari kalender. Rincian jadwal tersebut diawali dengan rencana persiapan selama 7 hari.

Baca juga :  Festival Lingkungan Hidup, Wawali Denpasar Arya Wibawa Serahkan Penghargaan kepada Pelaku dan Penggiat Lingkungan

Dilanjutkan tahap persiapan pengadaan tanah selama 128 hari yang meliputi pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Persiapan, pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik, hingga penetapan dan pengumuman lokasi pembangunan.

Selanjutnya, tahap pelaksanaan pengadaan tanah diperkirakan memakan waktu 165 hari yang mencakup permohonan pelaksanaan, pembentukan satuan tugas inventarisasi dan identifikasi, pengadaan jasa penilai, musyawarah penetapan bentuk ganti rugi, pemberian ganti rugi dan validasi, hingga mekanisme penitipan ganti kerugian serta penyelesaian upaya keberatan.

Rangkaian pengadaan lahan ini kemudian ditutup dengan tahap penyerahan hasil selama 44 hari untuk serah terima administrasi dan pendaftaran maupun pensertipikatan tanah. Sementara itu, ruang lingkup kegiatan pembangunan fisik dibagi ke dalam dua fase utama. Pertama, Tahap Perencanaan (Design Stage) yang meliputi penyusunan desain dan perhitungan teknis menyeluruh sistem gondola, bangunan terminal gondola, area lobi gondola pada kawasan parkir.

Baca juga :  Pemkot Denpasar Terima Bantuan Penanganan Kebakaran dan Kekeringan

Termasuk tiga unit guest house yang dijalankan paralel dengan persiapan lapangan. Kedua, Tahap Pelaksanaan (Build Stage) berupa pekerjaan konstruksi fisik sistem gondola mencakup tiang, rel, kereta, dan sistem penggerak bersama pembangunan terminal gondola, lobi gondola, serta guest house secara bertahap sesuai ketersediaan lahan.

Secara keseluruhan, jangka waktu pelaksanaan pembangunan ditetapkan selama 370 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang mencakup seluruh proses desain, konstruksi, pengujian sistem, hingga serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

Setelah masa pelaksanaan fisik rampung, kegiatan akan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 365 hari kalender guna memastikan keandalan, keselamatan, dan kinerja optimal sistem gondola bagi kemajuan pariwisata serta perekonomian masyarakat Bali Utara. Hp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button