Gubernur Koster dan Menteri Imipas Teken MoU Optimalisasi Tugas dan Fungsi Imigrasi

Perkuat Pengawasan Orang Asing dan Kolaborasi Peningkatan Pelayanan dan IntegritasΒ 

TANGERANG, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung Wayan Adi Arnawa menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang di Bidang Imigrasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI Agus Andrianto. Penandatanganan dilaksanakan pada acara Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 Tahun 2026 di Auditorium Prof. Muladi, Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Tangerang, Banten, Senin (27/4/2026).

Nota kesepahaman ini memiliki makna strategis bagi Bali sebagai destinasi wisata dunia yang menerima banyak kunjungan wisatawan mancanegara. Sinergi antara Pemprov Bali dengan Kementerian Imipas RI diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian sekaligus memperketat pengawasan terhadap lalu lintas orang asing di Pulau Dewata.

Baca juga :  Program Inovatif, Bank BPD Bali Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Menteri Imipas RI, Agus Andrianto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama dengan Provinsi Bali merupakan modal besar bagi institusinya dalam mengimplementasikan program kerja. Namun, ia mengingatkan agar kolaborasi ini dibangun di atas fondasi integritas yang kuat.

β€œKarena sehebat apapun kolaborasi yang dibangun, tidak akan berarti apa-apa tanpa dilandasi fondasi integritas. Saya berharap, sinergi ini teraktualisasi dalam kerja nyata,” tegas Agus Andrianto. Selain dengan Pemprov Bali, Menteri Imipas juga menandatangani MoU dengan Menteri Koperasi, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan Dirut BPJS.

Baca juga :  Pj Gubernur Percepat Penurunan Angka Stunting dan Minimalkan Penularan HIV/AIDS

Lebih lanjut, Menteri Imipas mendorong seluruh jajaran untuk merefleksikan pencapaian institusi dan melihat peluang kontribusi pemasyarakatan dalam pembangunan nasional yang lebih luas. Ia mengajak jajarannya untuk menjadikan warga binaan sebagai subjek produktif, terutama dalam mendukung program ketahanan pangan nasional di lingkungan lapas dan rutan.

“Kita ingin menjadikan warga binaan pemasyarakatan sebagai pelaku aktif pembangunan bangsa, bukan sekadar objek pembinaan yang pasif. Di balik tembok-tembok pemasyarakatan sesungguhnya terpendam potensi yang luar biasa,” imbuhnya.

Baca juga :  Pemkab Klungkung Raih Penghargaan dari BRIN

Kegiatan yang mengusung tema β€œPemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima” ini dihadiri oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Acara juga dirangkaikan dengan Pengukuhan Pengurus Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia (P3I). Hp-MD

MD Suteja

π‘π„πƒπ€πŠπ“π”π‘ πŒπ€π“π€ 𝐃𝐄𝐖𝐀𝐓𝐀

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button