Bali Jadi Tuan Rumah Workshop ASEAN, Kesejahteraan Hakim Disorot untuk Perkuat Integritas Peradilan

The 1st Judicial Well-Being Workshop for ASEAN Judges di GWK

BADUNG, MataDewata.com | Pulau Bali kembali menjadi pusat perhatian internasional dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 1st Judicial Well-Being Workshop for ASEAN Judges di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Kabupaten Badung, Senin (30/3/2026). Forum regional ini menyoroti pentingnya kesejahteraan hakim sebagai fondasi utama dalam memperkuat integritas peradilan di kawasan Asia Tenggara.

Mengusung tema “Judicial Well-Being to Strengthen Judicial Integrity”, lokakarya ini diikuti perwakilan hakim dari berbagai negara anggota ASEAN. Agenda yang berlangsung selama tiga hari hingga 1 April 2026 tersebut merupakan hasil kolaborasi strategis antara Council of ASEAN Chief Justices (CACJ), Mahkamah Agung Republik Indonesia, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), serta Kementerian Kehakiman Republik Korea (Ministry of Justice Republic of Korea).

Baca juga :  CHANDI Summit 2026, Gubernur Koster Siap Support Sarana Prasarana dan Pelaku Seni Budaya Bali

Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Singapura (Supreme Court of Singapore). Kesepakatan ini menjadi pijakan penting dalam mempererat kerja sama peradilan di kawasan ASEAN, khususnya guna membangun sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berintegritas.

Dalam forum tersebut, isu judicial well-being atau kesejahteraan hakim menjadi bahasan sentral. Konsep ini mencakup keseimbangan aspek profesional, mental, emosional, dan kelembagaan yang dinilai berpengaruh langsung terhadap mutu putusan maupun marwah lembaga peradilan.

Para peserta menggarisbawahi bahwa hakim masa kini memikul tantangan yang kian kompleks, mulai dari tingginya beban perkara, dinamika kasus modern, tekanan publik terhadap putusan, hingga beban psikologis akibat menangani perkara berkonflik tinggi dan alat bukti yang bersifat traumatis. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketangguhan institusi peradilan tidak semata bergantung pada regulasi, tetapi juga pada ketahanan mental para pengadilnya.

Baca juga :  Rapat Dewan Ekonomi Nasional, Gubernur Wayan Koster Dorong Transparansi Layanan Publik Berbasis Digital

Selain itu, lokakarya mengulas peran institusi peradilan dalam menjamin kesejahteraan hakim, termasuk pengelolaan kesehatan mental dan emosional. Praktik penerapan judicial well-being di Singapura turut dipaparkan, dilengkapi pendekatan ilmiah dari perspektif psikologi terkait kesehatan mental dalam profesi hakim.

Isu kesetaraan gender juga mendapat perhatian khusus. Hakim perempuan dinilai menghadapi tantangan berlapis, mulai dari stereotip hingga beban peran ganda, sehingga dibutuhkan kebijakan kelembagaan yang lebih inklusif dan responsif gender dalam sistem peradilan.

Baca juga :  Bupati Badung Sembahyang Bersama di Pura Ulun Swi Subak Balangan Kuwum

Melalui forum ini, para hakim ASEAN saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik untuk menciptakan lingkungan kerja peradilan yang lebih sehat serta berkelanjutan. Pada akhir sesi, peserta akan merumuskan rekomendasi serta rencana aksi terkait judicial well-being sebagai bagian dari agenda bersama dalam kerangka kerja Council of ASEAN Chief Justices.

Adapun delegasi Indonesia melibatkan perwakilan hakim dari seluruh lingkungan badan peradilan, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI). Kegiatan ini diharapkan melahirkan langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan hakim demi memperkokoh integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Hp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button