Rapat Dewan Ekonomi Nasional, Gubernur Wayan Koster Dorong Transparansi Layanan Publik Berbasis Digital

DENPASAR, MataDewata.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyatakan kesiapannya mengawal percepatan transformasi digital pemerintah melalui adopsi Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI). Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat mengikuti rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2/2026).
Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi digital berperan krusial untuk mempermudah dan mempercepat penyaluran layanan kepada masyarakat penerima bantuan, sekaligus menjamin transparansi data publik.
Dalam forum tersebut, ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan serta jajarannya memprioritaskan pembangunan infrastruktur demi menjaga daya tarik Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan.
Sementara itu, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa penerapan govtech melalui adopsi DPI dan AI merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025.
Pendekatan ini dirancang sebagai penggerak utama untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program prioritas nasional, seperti perlindungan sosial (perlinsos) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui sistem pertukaran data yang terverifikasi.
Selain sektor bantuan sosial, pemanfaatan DPI, yang meliputi identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data, juga diarahkan untuk mengintegrasikan layanan perizinan berusaha lewat sistem OSS agar lebih mudah diakses.
Langkah ini turut mengefisiensikan belanja negara melalui E-Katalog dan E-Budgeting, memperkuat tata kelola penerimaan negara seperti SIMBARA, Coretax, dan PNBP, serta menghadirkan layanan digital berdasarkan siklus kehidupan masyarakat.
Guna mendukung target peluncuran nasional di 200 kabupaten yang menjangkau 200 hingga 250 juta penduduk pada Oktober 2026, Bali diharapkan segera melaksanakan uji coba digitalisasi bantuan sosial.
Penerapan skema pendaftaran terbuka (on-demand) ini diyakini mampu menekan kesalahan pendataan, meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan langsung ke masyarakat (G2P), serta memastikan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat secara nyata dan akurat. Hp-MD



