Bupati Tabanan Ajukan Tiga Ranperda, Perkuat Pencegahan Narkotika hingga Layanan Air Minum

TABANAN, MataDewata.com | Pemerintah Kabupaten Tabanan mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk memperkuat regulasi pencegahan narkotika, meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, hingga menyesuaikan tata kelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.
Ketiga Ranperda itu disampaikan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Tabanan. Penyampaian pidato pengantar tersebut menjadi tahapan awal sebelum ketiga Ranperda dibahas bersama DPRD dan pemerintah daerah, Selasa (17/11/2026).
Ranperda pertama menyangkut Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Regulasi ini dinilai penting menyusul meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di Tabanan dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan, kasus penyalahgunaan narkotika meningkat dari 26 kasus pada 2020 menjadi 82 kasus pada 2024. Sementara pada 2025, masih tercatat 72 kasus.
Melalui Ranperda ini, Pemkab Tabanan mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika yang lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pelaksanaannya tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait, tetapi juga keluarga, masyarakat, serta desa adat.
Selanjutnya, Ranperda tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan diajukan untuk menyesuaikan kelembagaan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025.
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan variabel umum serta teknis, BPBD Kabupaten Tabanan memperoleh skor 560. Hasil ini memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai BPBD Tipe A.
Penyesuaian kelembagaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas BPBD, meningkatkan koordinasi, serta mengoptimalkan penanggulangan bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan pasca bencana.
Sementara itu, Ranperda ketiga mengatur Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana. Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai organ dan kepegawaian BUMD Air Minum dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024.
Materi penyesuaian mencakup pengaturan direksi, dewan pengawas, komite, pegawai, hingga batasan biaya. Melalui pembaruan regulasi tersebut, tata kelola perusahaan diharapkan semakin kuat sehingga pelayanan air minum kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Penyampaian ketiga Ranperda ini selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui tahapan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Tabanan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Pembahasan secara konstruktif dan komprehensif diharapkan menghasilkan regulasi yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, dapat diterapkan, serta mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Tabanan. On-MD



