APBD Tabanan 2027 Disepakati Rp2,137 Triliun, Banggar Soroti Optimalisasi PAD dan Aset Daerah

TABANAN, MataDewata.com | Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp2,137 triliun lebih dan belanja daerah Rp2,119 triliun lebih. Kesepakatan ini juga mencatat surplus anggaran sebesar Rp18,231 miliar.

Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan. Postur APBD 2027 merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan mengacu pada RKPD, KUA-PPAS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, Selasa (17/11/2026).

Badan Anggaran (Banggar) dalam proses pembahasan telah memberikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah, terutama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset, serta pengembangan potensi Daerah Tujuan Wisata (DTW). Berbagai kendala pengelolaan destinasi wisata dan penataan pemanfaatan aset dinilai perlu dituntaskan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Baca juga :  Gubernur Wayan Koster Sambut Baik Penyusunan RUU Statistik sebagai Landasan Hukum yang Kuat dalam Penyediaan Data

Sementara itu, dari sisi pendapatan, kebijakan APBD 2027 diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, digitalisasi layanan pendapatan, penguatan basis data, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah tanpa menghambat iklim investasi maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, terkait kebijakan belanja daerah mengusung tema “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan”. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan nilai tambah sektor unggulan, khususnya pertanian dan perikanan melalui optimalisasi teknologi pascapanen.

Baca juga :  Pelindo Sub Regional Bali Nusra Salurkan 31 Hewan Qurban Idul Adha 1444 Hijriah

Tak hanya itu, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif melalui digitalisasi usaha juga menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah daerah diarahkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja dan pendidikan vokasi, serta memperkuat keberlanjutan lingkungan melalui tata kelola persampahan terpadu.

Lebih lanjut, Banggar DPRD juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah, terutama dalam menyesuaikan program dengan alokasi transfer pemerintah pusat dan petunjuk teknis yang berlaku. Penyelarasan target pendapatan, realisasi anggaran, dan prioritas belanja diperlukan agar pelaksanaan APBD berjalan realistis sesuai kebutuhan masyarakat.

Karena itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif turut menjadi perhatian dalam mengakomodasi program prioritas daerah, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses. Seluruh usulan perlu dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas, urgensi kebutuhan, pemerataan pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

Baca juga :  Ketua DPRD Tabanan Nyoman Arnawa Dukung Sensus Ekonomi 2026 demi Data Akurat

Melalui kesepakatan APBD 2027, kebijakan penganggaran diharapkan menjadi instrumen untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tabanan, yakni “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Tabanan, Tabanan Era Baru Aman, Unggul, dan Madani (AUM)”.

Selanjutnya, APBD 2027 diharapkan dapat dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna mendukung kesinambungan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat Tabanan. On-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button