Pantai Bali Milik Publik, Gubernur Koster Lindungi dengan Perda Nomor 3 Tahun 2026 (Pelindungan Pantai)
Tegaskan Pelaku Usaha Dilarang Tutup Akses Masyarakat Lokal

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster, resmi memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai untuk Kegiatan Upacara Adat, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Lokal. Regulasi strategis tersebut telah ditandatangani pada hari Selasa (Anggara Paing, Bala), 24 Februari 2026.
Perda ini merupakan implementasi Visi Pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Melalui aturan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali membentengi kawasan pesisir dengan regulasi yang kuat sebagai landasan hukum untuk menjaga kelestarian pantai dan sempadan pantai.
“Pantai merupakan ruang publik, bukan milik orang atau pelaku usaha, tidak boleh menghalangi, menutup, mengganggu masyarakat lokal melakukan aktivitas adat, sosial, ekonomi,” tegas Gubernur Koster.
Gubernur Koster menjelaskan, pembentukan Perda ini juga merupakan penjabaran serta pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 yang berlandaskan nilai kearifan lokal Sad Kerthi, khususnya Segara Kerthi yang bermakna menjaga kelestarian laut beserta pantai.
Gubernur Bali dua periode ini menerangkan bahwa Perda dibentuk untuk memberikan landasan hukum dalam menjaga kelestarian pantai dan sempadan pantai yang memiliki garis batas tertentu guna melindungi kawasan pesisir dari pembangunan maupun aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Pelindungan tersebut diberlakukan mengingat pantai dan sempadan pantai merupakan wilayah strategis yang memiliki fungsi Niskala-Sakala, utamanya untuk kepentingan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal.
Dijelaskan Koster, Perda ini dibentuk dengan sejumlah tujuan utama, yakni melindungi dan menjaga pantai serta sempadan pantai yang memiliki nilai dan fungsi adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal agar tidak mengalami degradasi atau alih fungsi yang merugikan masyarakat adat dan kepentingan publik. Selain itu, aturan ini bertujuan mewujudkan harmonisasi pengaturan pantai dan sempadan pantai dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal serta keberlangsungan fungsi ekologis.
Regulasi ini juga menjamin hak dan peran masyarakat adat dalam pengelolaan serta pelindungan pantai dan sempadan pantai, khususnya yang digunakan untuk kegiatan ritual, upacara, maupun aktivitas adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal.
Di samping itu, Perda mengatur pemanfaatan ruang pantai dan sempadan pantai secara tertib dan berkelanjutan, termasuk pembatasan terhadap pembangunan fisik atau aktivitas yang tidak sejalan dengan fungsi adat, sosial, serta ekonomi warga setempat, sekaligus memberikan kepastian hukum dari kerusakan lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kesucian kawasan pesisir.
Penjaminan atas pelindungan pantai dan sempadan pantai tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi Bali dan masyarakatnya karena memberikan kepastian hukum terhadap fungsi pesisir secara Niskala maupun Sakala. Fungsi Niskala berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat dan spiritual, sedangkan fungsi Sakala meliputi fungsi sosial, fungsi ekonomi, serta fungsi penunjang lainnya.
Dengan demikian, regulasi ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan, penyelenggaraan upacara adat, pelaksanaan fungsi sosial, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal Bali.
Koster menambahkan, materi yang diatur dalam Perda ini mencakup fungsi, pemanfaatan, pelindungan pantai dan sempadan pantai untuk masyarakat lokal, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, peran serta masyarakat, hingga pendanaan.
Secara khusus, Perda mengatur bahwa Pemprov Bali melindungi fungsi pantai dan sempadan pantai sebagai kawasan suci dan/atau kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan upacara adat serta kegiatan spiritual dari segala tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaannya.
Pelindungan tersebut meliputi akses dan jalur pelaksanaan upacara adat atau kegiatan spiritual menuju maupun melintasi pantai dan sempadan pantai, tempat pelaksanaan upacara seperti melasti, nyegara gunung, dan upacara lainnya, tempat penempatan sarana upacara, jarak tertentu di sekitar tempat suci yang telah ada, serta pelaksanaan ritual nyepi pantai, nyepi segara, atau sejenisnya bagi desa adat tertentu pada waktu tertentu sesuai dresta yang berlaku.
Oleh karena itu, Perda secara tegas melarang setiap orang melakukan tindakan atau kegiatan di kawasan pantai dan sempadan pantai yang menghalangi maupun membatasi akses dan jalur pelaksanaan upacara adat atau kegiatan spiritual. Setiap orang juga dilarang merusak, menghilangkan, atau memindahkan sarana prasarana upacara adat tanpa persetujuan pihak berwenang dan/atau desa adat setempat, mencemarkan kesucian tempat pelaksanaan upacara, serta mengganggu kekhidmatan jalannya ritual keagamaan.
Menurut Koster, pengaturan sanksi administratif dalam Perda ini diarahkan kepada para pelanggar dengan jenis sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang. Selain sanksi administratif, Perda turut mengatur pemberlakuan sanksi tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran, kerusakan, maupun penodaan terhadap pantai dan sempadan pantai. Hd-MD



