Wabup Badung Jadi Irup Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 “Sinergi Pusat dan Daerah”
Maksimalkan Pelayanan Publik dan Komit Wujudkan Asta Cita dan Optimalkan Program Sapta Kriya Adi Cipta
BADUNG, MataDewata.com | Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Puspem Badung, Senin (27/4/2026). Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menekankan kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal guna mendukung visi nasional.
Apel tersebut diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta, jajaran Forkopimda Badung, Sekda Badung IB. Surya Suamba, pimpinan Perangkat Daerah, organisasi kewanitaan, serta personel ASN dan TNI/Polri.
Usai memimpin apel, Wabup Bagus Alit Sucipta menjelaskan bahwa peringatan ini merupakan momentum untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Badung sendiri telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terintegrasi untuk memberikan layanan cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
“Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah membuat kita di daerah harus memaksimalkan pelayanan. MPP Badung bahkan sering menjadi pilot proyek dan percontohan bagi daerah lain di Indonesia,” jelasnya. Ia menambahkan, Pemkab Badung terus meningkatkan daya saing daerah melalui program prioritas Sapta Kriya Adi Cipta demi kesejahteraan krama Badung.
Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dibacakannya, ditekankan pentingnya kolaborasi efektif (sinergi) antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan potensi lokal agar pembangunan nasional merata.
“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tidak akan tercapai optimal. Sinkronisasi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan nasional,” terangnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan tiga aspek prioritas peningkatan kapasitas daerah:
1. SDM Aparatur: Penguatan melalui pelatihan, sertifikasi, dan beasiswa.
2. Keuangan Daerah: Optimalisasi PAD dan desain APBD berbasis kinerja.
3. Tata Kelola: Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
Beberapa hal strategis nasional juga menjadi perhatian, seperti program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), rehabilitasi pasca bencana di Sumatera, hingga pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Melalui penguatan kemandirian fiskal dan digitalisasi terintegrasi, diharapkan pelayanan dasar semakin meningkat dan ketimpangan dapat segera dientaskan. Hb-MD
