Komisi IV DPRD Badung Soroti Penerapan Program Mantap Nak Badung di RS Mangusada, Pasien Sempat Tunda Operasi
BADUNG, MataDewata.com | Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja pengawasan terkait pelayanan kesehatan dan penerapan program Mantap Nak Badung di RSUD Mangusada dari salah satu pasien yang sempat tertunda operasinya lantaran miss komunikasi pemaknaan poin pada program Mantap Nak Badung.
Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana, mengatakan persoalan dibahas dalam yakni adanya pasien yang sempat menunda operasi akibat miss komunikasi terkait penerapan Mantap Nak Badung. Hal itu, disampaikan usai Rapat Kerja dengan RSUD Mangusada yang digelar di Ruang Rapat Gosana II, Gedung Sekretariat DPRD Badung, Rabu (26/8/2026).
“Kemarin ada pasien yang akan menjalankan operasi tetapi tertunda karena ada miss pengertian atau miss komunikasi di internal terhadap pengenaan program Mantap Nak Badung,” ujar Graha Wicaksana.
Program Mantap Nak Badung merupakan program yang dibuat Bupati Badung dan Wakil Bupati Badung, Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipta, untuk membantu kebutuhan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS, seperti kasus jatuh, cuci darah, pasien kanker, dan kebutuhan lainnya.
Karena itu, Graha Wicaksana, meminta seluruh jajaran pelayanan memahami Program tersebut untuk menghindari kesalahan dan Miss informasi yang berujung pada tertundanya pelayanan masyarakat. “Disini kami mengharapkan supaya seluruh komponen, baik di bidang kesehatan itu, bisa melaksanakan dengan mengimplementasikan program ini dengan baik, tidak ada miss pemahaman,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai rumah sakit menjadi bagian penting dalam pelayanan Pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat. Karena itu, pelayanan yang baik di rumah sakit juga menjadi bagian dari upaya memberikan kepuasan kepada masyarakat. “Bagaimanapun juga rumah sakit ini adalah wajah depan dari pelayanan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap masyarakatnya,” ucap Graha Wicaksana.
Ia meminta manajemen RSUD Mangusada memperkuat sosialisasi program Mantap Nak Badung hingga ke petugas pelayanan di lapangan, mengingat program tersebut memiliki kemiripan dengan program KBS yang sebelumnya pernah berjalan.
“Jadi hampir sama ya, tapi ya kita berharap dari pihak manajemen agar mensosialisasikan terbaru. Ketika masyarakat sudah masuk ke UGD, prioritas kan pelayanan kepada masyarakat, gitu. Jangan lagi berbelit-belit karena ini rumah sakit pemerintah yang notabenenya harus memberikan pelayanan secara maksimal pada masyarakat, khususnya masyarakat Badung,” terang Graha Wicaksana
Selain penerapan program, Komisi IV juga menyoroti antrean pelayanan poliklinik yang masih panjang. Pihaknya meminta manajemen mempertimbangkan penambahan waktu pelayanan, termasuk membuka layanan pada akhir pekan dan sore hari. “Terhadap apa namanya tadi, poliklinik yang daftar antreannya terlalu panjang, itu kami harapkan supaya pihak manajemen untuk merancang, untuk membuka pelayanan di hari Sabtu dan Minggu, bahkan untuk sore hari pun,” terangnya.
Disisi lain, ia juga menyoroti kemungkinan keterbatasan tenaga dokter yang membuat pelayanan berjalan cukup lama, termasuk dokter yang juga memberikan pelayanan di rumah sakit swasta. Karena itu, penambahan tenaga di RSUD Mangusada dinilai perlu, baik melalui pembukaan CPNS dan perekrutan tenaga kesehatan.
“ini yang perlu kita pahami lebih dalam apa yang disampaikan dari Dewan Pengawas tadi. Seperti itu. Ya, kita akan tambah, di bidang pelayanan juga kita tambah, dan ada pembukaan CPNS juga, dan ini kan BLUD kan bisa untuk merekrut tenaga kontrak secara langsung,” tuturnya.
Pengawasan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelayanan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, sehingga pelayanan RSUD Mangusada ke depan semakin cepat dan maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Badung. “Bisa teguran, jadi untuk perbaikan juga, gitu. Jadi ya kita tidak melihat itu, tapi kita lihat kedepannya seperti apa, ya,” pungkasnya. On-MD
