Komisi IV Badung Dorong Pemerataan Layanan Mantap Nak Badung di Wilayah Selatan
BADUNG, MataDewata.com | Komisi IV DPRD Kabupaten Badung mendorong pemerataan pelayanan kesehatan melalui program Mantap Nak Badung, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah Kuta Selatan. Diketahui layanan program Mantap Nak Badung saat ini disebut baru dapat diakses melalui Rumah Sakit Daerah Mangusada. Kondisi itu dinilai menyulitkan warga di wilayah Badung Selatan ketika membutuhkan pelayanan atau rujukan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, mengatakan pihaknya telah menanyakan hal itu kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Hal itu, disampaikan dalam rapat kerja digelar di Ruang Rapat Gosana II, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu (26/8/2026).
“Ternyata program Bupati Badung Mangtsapna Badung ini tidak bisa diimplementasikan di rumah sakit swasta. Dan kami minta supaya Dinas Kesehatan untuk mengkaji lebih lanjut, apakah bisa enggak?,” ujarnya mengulangi pertanyaannya.
Menurutnya, pelayanan kesehatan melalui program Mantap Nak Badung di RSUD Mangusada sulit untuk dirasakan oleh masyarakat di Kuta Selatan lantaran jarak yang ditempuh cukup jauh.
“Kan kasihan ini masyarakat di Kecamatan Kuta, Kuta Selatan, itu sangat sedikit sekali tersentuh dengan program pelayanan kesehatan Kabupaten Badung ini. Ya kan nggak mungkin warga kami kami rujuk ke Mangusada, itu terlalu jauh sekali lokasinya. Apalagi pasien yang dengan kondisi yang emergency,” ucapnya.
Karena itu, ia berharap ada fasilitas kesehatan di wilayah Badung Selatan yang dapat diajak bekerja sama untuk penerapan program Mantap Nak Badung, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama dan tidak terjadi diskriminasi terhadap masyarakat Kuta Selatan.
“Harapan kami supaya ada rumah sakit yang diajak kerja sama, khususnya yang yang berada di kawasan Badung Selatan, sehingga jaraknya lebih dekat. Tidak ada diskriminasi. Kalau udah program ya itu bisa menyentuh semua,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dr. dr. Bagus Padma Puspita, Sp.PD., M.ARS., FINASIM, menjelaskan bahwa perluasan layanan di wilayah Selatan memang sedang dijajaki. Meski demikian, ia menekankan bahwa pemerintah daerah tetap harus mengikuti regulasi karena sumber pendanaan program Mantap Nak Badung dari APBD.
“Ini,i nanti kita minta izin juga. Jadi pimpinan sudah berpikir juga, Bapak Bupati kan seluruh masyarakat Badung supaya mendapat kualitas pelayanan yang terbaik,” ujarnya.
Ia mengatakan penjajakan di wilayah Selatan lebih dulu diarahkan pada pemerataan layanan. Tentu, yang menjadi pertimbangan bukan soal rumah sakit pemerintah atau swasta, tapi kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. “Untuk wilayah Selatan. Kita bicara Selatan dulu deh. Kita bicara pemerataan dulu. Kemungkinan ada. Bukan bicara swasta negeri dulu. Ya, kemungkinan yang akan dilakukan oleh rumah sakit,” tutupnya. On-MD
