Pansus TRAP DPRD Bali Dalami Dugaan Tukar Guling Lahan Mangrove Serangan

Rekomendasikan Penghentian Sementara Aktivitas PT BTID

DENPASAR, MataDewata.com | Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali menggelar inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, Serangan, Denpasar. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pendalaman dugaan kejanggalan tukar guling lahan mangrove yang telah berlangsung sejak dekade 1990-an.

Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, didampingi Wakil Ketua Pansus I Gede Harja Astawa, Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai, Wakil Sekretaris Somvir, serta para anggota pansus meliputi I Nyoman Oka Antara, Wayan Bawa, Budi Utama, Komang Dyah Setuti, dan Zulfikar.

Turut hadir pula perwakilan DPRD Kabupaten Badung Wayan Luwir Wiyana, DPRD Kota Denpasar, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kelautan, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam peninjauan lapangan tersebut, sempat terjadi dialog intens hingga perdebatan antara Ketua Pansus dengan perwakilan PT Bali Turtle Island Development (BTID). Ketegangan meningkat saat Pansus TRAP mempertanyakan kejelasan serta keberadaan lahan pengganti dalam skema tukar guling yang hingga kini dinilai belum memiliki bukti konkret di lapangan, sementara pihak perusahaan belum dapat menunjukkan dokumen sertifikasi secara langsung di lokasi.

Baca juga :  Ketua Komisi IV Nyoman Suwirta Dorong Pemenuhan Anggaran Ideal BPBD Bali untuk Mitigasi Bencana

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan kondisi faktual di lapangan terkait proses tukar guling yang disebut berlangsung sejak era kepemimpinan Ida Bagus Oka tersebut.

“Dalam peninjauan sebelumnya di Karangasem, kami tidak menemukan bukti sertifikat atas lahan pengganti yang disebut mencakup sekitar 58,14 hektare perairan dan 4 hektare mangrove. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujarnya.

Wakil Ketua Pansus, I Gede Harja Astawa, menambahkan bahwa setiap proses tukar guling wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. “Kami menekankan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut aset daerah harus transparan, terverifikasi, dan tidak menyisakan keraguan publik,” tegasnya.

Senada dengan hal itu, Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai menyoroti urgensi sinkronisasi data antara dokumen administrasi dan kondisi riil di lapangan. “Ketidaksesuaian ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kami akan memastikan seluruh dokumen diuji secara menyeluruh,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Pansus, Somvir, menegaskan perlunya pendekatan komprehensif dalam proses investigasi. “Persoalan ini tidak bisa dilihat secara parsial. Kami akan mengkaji dari aspek hukum, tata ruang, hingga lingkungan,” katanya.

Baca juga :  Bupati Satria Salurkan Dana Apresiasi Pembuatan Ogoh-Ogoh, Dukung Kreatifitas Sekaa Teruna

Anggota Pansus TRAP lainnya, I Nyoman Oka Antara, menilai kejelasan status lahan pengganti menjadi kunci utama pembuktian. “Jika lahan pengganti tidak dapat dibuktikan secara sah, skema tukar guling patut dipertanyakan,” ujarnya. Hal tersebut diperkuat oleh Wayan Bawa yang menegaskan komitmen pengawasan dewan terhadap aset daerah. “Kami tidak ingin ada potensi kerugian daerah akibat proses yang tidak transparan,” tegasnya.

Budi Utama turut menekankan bahwa aspek legalitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengelolaan kawasan strategis. “Semua harus berbasis hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Dari sisi ekologis, Komang Dyah Setuti mengingatkan dampak lingkungan yang ditimbulkan apabila kawasan pesisir tidak dikelola sesuai aturan. “Kawasan mangrove memiliki fungsi ekologis penting, sehingga setiap kebijakan harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya. Sementara itu, Zulfikar menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan proses. “Publik berhak mengetahui secara jelas bagaimana proses ini berjalan dan apa dasar hukumnya,” katanya.

Baca juga :  Ketua DPRD Tabanan Nyoman Arnawa Dorong Tim TAPD Optimalisasi Pengelolaan Aset

Dukungan juga disampaikan perwakilan DPRD Kabupaten Badung, Wayan Luwir Wiyana, yang hadir mengawal jalannya sidak. “Kami mendukung penuh upaya pengungkapan fakta secara objektif demi kepentingan masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, pihak PT BTID membantah adanya pelanggaran dan menyatakan bahwa seluruh proses telah dijalankan sesuai prosedur dengan melibatkan instansi pemerintah terkait, termasuk kementerian teknis. Pihak perusahaan juga menyampaikan bahwa lokasi lahan pengganti berada di wilayah yang sulit diakses sehingga tidak dapat diverifikasi secara cepat dalam kunjungan singkat.

Menyikapi kondisi tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali memastikan akan terus melakukan pendalaman secara menyeluruh guna memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan aset daerah maupun tata ruang. Sebagai langkah awal, Pansus merekomendasikan penghentian sementara sejumlah aktivitas PT BTID di kawasan KEK Kura-Kura Bali hingga seluruh aspek administrasi dan legalitas dapat dipastikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dan kelestarian lingkungan, khususnya kawasan mangrove yang memiliki fungsi ekologis strategis,” tutup I Made Supartha. Dp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button