Gelar Rapat Paripurna ke-35, DPRD Bali Serahkan Catatan Strategis LKPJ 2025
Soroti Paradoks Stunting hingga Dorong LPD Jadi Pemegang Saham di Bank BPD Bali

DENPASAR, MataDewata.com | DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna Ke-35 dengan agenda utama penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 di Denpasar, Jumat (24/4/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi tiga wakil ketua masing-masing Wayan Disel Astawa, Ida Gede Komang Kresna Budi, dan I Komang Nova Sewi Putra serta dihadiri mayoritas anggota dewan.
Persidangan penting tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Nyoman Giri Prasta, didampingi jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta ratusan tamu undangan lainnya.
Saat membacakan rekomendasi DPRD Bali terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2025, Gede Kusuma Putra memaparkan bahwa penyampaian LKPJ diawali dengan pidato pengantar Gubernur Bali pada Rabu (25/3/2026) lalu.
βPenyampaian LKPJ Kepala Daerah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020,β tegas politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Buleleng tersebut.
Ia menjelaskan, sesuai ketentuan regulasi, jajaran DPRD Provinsi Bali telah melakukan pembahasan mendalam selama 30 hari sejak pengantar LKPJ disampaikan. Dari hasil pencermatan terhadap indikator makro ekonomi Bali Tahun 2025, tercatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen atau meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,48 persen.
Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,42 persen dari sebelumnya 3,80 persen pada 2024, serta tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 1,45 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,79 persen. Namun, prevalensi stunting pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,2 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 6,5 persen.
Sementara itu, dari sisi gambaran APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp7,048 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp6,55 triliun sehingga mencatatkan surplus sebesar Rp493,6 miliar. Ditambah surplus pembiayaan daerah sebesar Rp219,2 miliar, total sisa anggaran lebih pembiayaan mencapai Rp712,8 miliar.
Berangkat dari evaluasi tersebut, DPRD Provinsi Bali merumuskan 10 catatan rekomendasi strategis terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025. Pertama, menuntaskan seluruh catatan rekomendasi dewan atas LKPJ Tahun 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti.
Kedua, DPRD Bali mengingatkan kembali perlunya kajian mendalam dan menyeluruh terkait besaran bantuan bagi desa adat dan subak dengan berpegang pada prinsip bahwa keadilan tidak harus bermakna sama rata.
Ketiga, dewan mendorong peningkatan investasi yang diarahkan pada sektor industri pengolahan produk sektor primer yakni pertanian dalam arti luas serta sektor sekunder melalui koordinasi lintas OPD guna meningkatkan nilai tambah produk dan mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Provinsi Bali yang setiap tahunnya masih berada di bawah rata-rata nasional.
Keempat, DPRD Bali meminta dilakukan penelusuran saksama guna mengungkap penyebab meningkatnya prevalensi stunting pada tahun 2025 dibanding tahun 2024 meski angkanya masih jauh di bawah rata-rata nasional yang dinilai menjadi sebuah paradoks di tengah membaiknya seluruh indikator makro ekonomi daerah.
Kelima, dewan kembali mengingatkan perlunya koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota agar mengambil tindakan nyata terhadap pihak-pihak yang masih abai maupun lalai dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang banyak ditemukan di lapangan.
Keenam, mendorong upaya yang lebih gigih serta terobosan-terobosan konkret guna mengoptimalkan efektivitas pemungutan Pungutan Wisatawan Asing (PWA).
Ketujuh, menyikapi isu aktual (current issue) persoalan sampah di Bali yang masih ramai disorot di media sosial, dewan memandang perlu dilakukannya kajian mendalam untuk memasukkan materi kesehatan, pengelolaan sampah, dan kebersihan lingkungan ke dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini, mulai dari jenjang PAUD, TK, hingga SD.
Kedelapan, seiring berlakunya Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Kepemilikan Lahan secara Nominee, Pemprov Bali didorong melakukan kajian mendalam bersama para pemangku kepentingan (stakeholders) guna mempertimbangkan penyusunan regulasi baru terkait batas ketinggian bangunan di zona atau peruntukan tertentu sepanjang tidak mencederai radius kesucian.
Kesembilan, DPRD Bali mendorong sekaligus menugaskan tim ahli maupun kelompok pakar untuk bersama-sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mengkaji peluang hukum sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku agar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang memenuhi kriteria tertentu ke depannya dapat menjadi pemegang saham (shareholders) di Bank BPD Bali ataupun berpartisipasi dalam investasi di kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB).
Kesepuluh, Pemprov Bali diminta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mencermati serta menangani kondisi infrastruktur jalan yang masih mengalami kerusakan di berbagai wilayah.
Usai membacakan seluruh butir catatan tersebut, Gede Kusuma Putra menyerahkan dokumen rekomendasi kepada Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, yang selanjutnya secara resmi diserahkan kepada Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, untuk ditindaklanjuti. Dp-MD



