DPRD Bali Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun 2025
Soroti Ketimpangan Wilayah hingga Target Zero Rumah Tidak Layak Huni 2029

DENPASAR, MataDewata.com | DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna Ke-46 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Denpasar, Senin (20/7/2026). Persidangan tersebut membahas tiga agenda utama, yakni Laporan Dewan terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran (TA) 2025, pengambilan sikap atau keputusan dewan, serta penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi tiga wakil ketua masing-masing Wayan Disel Astawa, Ida Komang Kresna Budi, dan Komang Nova Sewi Putra. Turut hadir Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Nyoman Giri Prasta, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Pada agenda pertama, Laporan Dewan terhadap Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali TA 2025 dibacakan oleh Ketua Tim Pembahas, Gede Kusuma Putra. Dalam hasil pembahasannya, DPRD Provinsi Bali menyampaikan delapan catatan rekomendasi strategis kepada pihak eksekutif.
Pertama, Pemprov Bali diminta terus melakukan berbagai upaya terobosan, termasuk pembenahan regulasi, guna memaksimalkan penerimaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Kedua, dewan mendorong Pemprov Bali menetapkan target Zero Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2029.
Ketiga, perlunya dilakukan kajian mendalam terkait pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah yang menyangkut batas maksimal ketinggian bangunan, mengingat pola pemanfaatan ruang secara horizontal dinilai sangat berdampak terhadap masifnya alih fungsi lahan.
Keempat, Pemprov Bali didorong memikirkan dan mengkaji secara mendalam kebijakan yang berorientasi pada pemerataan (affirmative policy), mengingat masih terjadinya ketimpangan antarwilayah di Bali. Dewan mencatat Indeks Gini menurun sangat lambat meski berada pada posisi ketimpangan sedang di kisaran 0,35 hingga 0,50.
Fakta di lapangan menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Bangli baru mencapai 23,94 persen, Kabupaten Karangasem 30,28 persen, serta Kabupaten Buleleng 38,02 persen dibandingkan PDRB per kapita Kabupaten Badung.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar telah masuk kategori sangat tinggi di atas 80 persen, sedangkan Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli masih berada di kisaran bawah 74 persen.
Kelima, Pemprov Bali perlu menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar dapat memanfaatkan secara lebih optimal hingga ke tahap alih kepemilikan atas bangunan-bangunan terbengkalai milik pemerintah pusat yang tersebar di sejumlah titik di Kota Denpasar maupun kota lainnya di Bali akibat dampak krisis ekonomi tahun 2008.
Keenam, dewan mendorong Pemprov Bali menyusun regulasi guna memfasilitasi perjanjian kerja sama antarpemerintah daerah sebagai landasan implementasi mekanisme pembayaran imbal jasa lingkungan. Ketujuh, Pemprov Bali diminta mengoordinasikan para pemangku kepentingan (stakeholders) dunia pariwisata untuk pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik strategis guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas. Kedelapan, dewan mengimbau seluruh masyarakat Bali untuk turut berpartisipasi aktif dan menyukseskan pelaksanaan SE 2026.
Usai penyampaian laporan dewan, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya menanyakan kepada seluruh anggota dewan yang hadir mengenai persetujuan Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda), yang kemudian disetujui secara kompak oleh anggota DPRD Bali. Selanjutnya, Wakil Ketua I DPRD Bali, Wayan Disel Astawa, membacakan draf Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali TA 2025.
Memasuki agenda berikutnya, Gubernur Bali yang diwakili Wagub Nyoman Giri Prasta menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah. Mengawali sambutannya, Giri Prasta menghaturkan rasa angayu bagia ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kertha wara nugraha-Nya seluruh tahapan pembahasan Raperda dapat dituntaskan dengan baik, penuh semangat kebersamaan, serta mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.
“Berbagai pandangan, saran, koreksi, dan rekomendasi yang telah disampaikan merupakan wujud nyata fungsi pengawasan dan kemitraan yang konstruktif antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat,” ujar Wagub Giri Prasta.
Menurutnya, persetujuan bersama terhadap Raperda ini bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan menjadi komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Saya berkomitmen untuk terus menjaga disiplin fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Bali, sejalan dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana,” tegasnya.
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Raperda yang telah memperoleh persetujuan bersama tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum resmi ditetapkan menjadi Perda.
“Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih atas sinergi, dedikasi, dan komitmen seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali. Semoga kemitraan yang telah terjalin dengan baik ini senantiasa menjadi kekuatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin berkualitas, akuntabel, dan mampu menghadirkan pembangunan yang berkeadilan serta kesejahteraan bagi seluruh krama Bali,” pungkasnya. Dp-MD



