Pemkab Badung Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2026

BADUNG, MataDewata.com | Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen kuat untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan desa agar berjalan semakin transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pertemuan Kerta Gosana, Kantor Bupati Badung, Senin (19/10/2026).

Kegiatan strategis yang terselenggara berkat sinergi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali ini dihadiri oleh 180 peserta.

Peserta terdiri atas unsur perbekel, sekretaris desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), camat, hingga perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Agenda penting ini mengusung tema utama “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.

Bupati Badung dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Badung, Luh Suryaniti, menekankan bahwa desa memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam struktur pembangunan daerah.

“Tata kelola keuangan desa yang berkualitas dinilai sebagai fondasi penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Badung ingin memastikan bahwa desa tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga mampu mandiri, berinovasi, dan memberdayakan masyarakatnya secara berkesinambungan,” tegasnya.

Workshop ini secara khusus menggarisbawahi sejumlah poin penting, di antaranya penguatan administrasi tata kelola keuangan, pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan program kerja, peningkatan kemandirian desa melalui optimalisasi potensi lokal, serta penguatan pemberdayaan masyarakat desa.

hadir sejumlah narasumber kompeten yang memberikan paparan mendalam dari berbagai sudut pandang bidang tugas: I Dewa Gde Agung Widiarsana (Anggota Komisi XI DPR RI) memaparkan materi terkait pengawasan pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkaitan langsung dengan desa.

Supendi (Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali) menjelaskan mekanisme serta tata cara penyaluran Dana Desa secara tepat; Tri Wibowo Aji (Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali) memaparkan strategi pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; serta Gede Ancana (Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Badung) membawakan materi penting mengenai pencegahan potensi penyimpangan hukum dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Melalui penyelenggaraan workshop ini, Pemkab Badung berharap seluruh aparatur pemerintahan desa dapat menjadikan kegiatan tersebut sebagai ruang belajar yang produktif serta sarana memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Hb-MD