DPRD Bali Gelar Paripurna ke-41, Bahas Raperda Produk Hukum hingga Rekomendasi Kawasan Hutan Pejarakan

DENPASAR, MataDewata.com | DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-41 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 dengan membahas tiga agenda strategis di Denpasar, Jumat (19/6/2026). Rapat  dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya bersama tiga wakilnya, yakni Wayan Disel Astawa, Ida Komang Kresna Budi, dan Komang Nova Sewi Putra,.

Hadir Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, Sekretaris Daerah Dewa Made Indra, jajaran pimpinan perangkat daerah, tenaga ahli dewan, serta perwakilan Forkopimda Bali.

Agenda pertama mengulas penjelasan dewan atas Raperda Inisiatif DPRD Bali tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah yang disampaikan politisi PDI Perjuangan Dapil Klungkung Tjokorda Gede Agung, S.Sos. Ia merinci bahwa regulasi setebal XIII bab dan 125 pasal yang diawali penyusunan naskah akademis (NA) sesuai Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tersebut sangat krusial sebagai pedoman hukum, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus wadah pelestarian adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal sesuai visi pembangunan Nangun Sad Kerthi Loka Bali.

Baca juga :  Bupati dan Ketua K3S Badung Serahkan Bantuan Kursi Roda dan Sembako di Kecamatan Petang

“Oleh karena itu, pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Bali perlu memperhatikan nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,” ujarnya terkait regulasi yang mencakup ruang lingkup perencanaan, penyusunan peraturan dan penetapan, fasilitasi, nomor register, pengundangan, penyebarluasan, hingga partisipasi masyarakat tersebut.

“Demikian dapat kami sampaikan penjelasan terhadap Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali. Selanjutnya pada Rapat Paripurna ke-41 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Provinsi Bali ini dapat disetujui dan ditetapkan pembentukan Pansus Raperda, yang selanjutnya bertugas melakukan pembahasan hingga sampai selesai dengan sempurna,” ujarnya.

Baca juga :  Bupati Giri Prasta: Menjadikan Badung Juara Nasional di Bidang Pembangunan

Pada agenda kedua, Ketua DPRD Bali mempersilakan Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta menyampaikan penjelasan pemerintah terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

Rangkaian sidang paripurna kemudian ditutup dengan pembacaan sekaligus penyerahan rekomendasi DPRD Bali oleh Ketua DPRD Dewa Made Mahayadnya kepada Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta terkait BTID serta bangunan di kawasan hutan Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dp-MD

Baca juga :  Pemkot Denpasar Berikan Pelatihan Kepada Puluhan Pelaku Wisata

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button