Pemprov Bali dan Forkopimda Serukan Jaga Kerukunan Jelang Nyepi dan Idulfitri

erkuat Deteksi Dini dan Peran Desa Adat

DENPASAR, MataDewata.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta keharmonisan kehidupan antarumat beragama menjelang perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1948 dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Seruan tersebut ditegaskan Gubernur Bali, Wayan Koster saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/3/2026).

“Mengantisipasi potensi kerawanan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama unsur Forkopimda, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali telah menerbitkan seruan bersama tentang pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Çaka 1948/Tahun 2026 yang bertepatan dengan malam takbiran Idulfitri 1447 Hijriah Tahun 2026,” kata Wayan Koster.

Baca juga :  Koster Ajak KADIN Perkuat Dukungan Pembangunan Infrastruktur Bali

Menurut Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini, seruan bersama merupakan wujud komitmen seluruh pemangku kepentingan di Pulau Dewata agar kedua perayaan suci dapat berlangsung khidmat, saling menghormati, serta tetap menjaga situasi daerah yang aman dan kondusif.

Ia menjelaskan, momentum hari raya lazim diikuti meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas keagamaan, hingga kegiatan sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut perlu dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan gesekan sosial yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Selain itu, kita juga perlu mewaspadai berbagai dinamika sosial seperti kemungkinan munculnya narasi provokatif di media sosial, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan Nyepi oleh pendatang maupun wisatawan asing, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang hari raya,” imbuhnya.

Baca juga :  Gubernur Koster: Penguatan Investasi Pariwisata Harus Sejalan dengan Pelestarian Alam, Budaya, dan Kearifan Lokal

Lebih lanjut, Pemprov Bali bersama jajaran TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat langkah strategis di lapangan.

Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, optimalisasi peran aparat keamanan serta perangkat desa adat, hingga mengedepankan pendekatan dialogis dan persuasif dalam menyelesaikan setiap persoalan di masyarakat.

“Saya ingin menegaskan bahwa kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi,” ungkap Koster.

Baca juga :  Lestarikan Seni Budaya Bali, Gubernur Koster Hadiahi Rp50 Juta untuk Dua Sanggar Seni Tari dan Tabuh di Buleleng

Kendati demikian, ia menilai pelaksanaannya tetap memerlukan pendekatan yang bijaksana dan dialogis dengan memperhatikan kearifan lokal serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, Pemprov Bali terus mendorong peran aktif FKUB sebagai wadah dialog dan musyawarah dalam merawat kerukunan kehidupan beragama.

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial bertema “Mitigasi Potensi Konflik Sosial Menjelang Hari Raya Nyepi Saka 1948 dan Idulfitri 1447 Hijriah dalam Rangka Mewujudkan Kerukunan Sosial” ini menghadirkan empat narasumber, yakni Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, serta Kabag Ops Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Bali. Hp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button