Penyampaian Konsep Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Bali di Denpasar

DENPASAR, MataDewata.com | Wakil Bupati Badung (Wabup), Ketut Suiasa didampingi Inspektur Luh Suryaniti bersama OPD di Lingkup Pemkab Badung menyampaikan Konsep Hasil Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan serta Rencana Aksi atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2023 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali Rabu (15/5/2024). Turut hadir Kepala Sub Auditorat Bali I Ikhsan Aprian bersama Tim BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Ditemui sehabis acara Wabup Suiasa memberikan apresiasi kepada Kepala BPK Perwakilan Prov. Bali Satria Perwira bersama jajaran atas terlaksananya koordinasi dan konsolidasi atas hasil Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023 antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali sebelum dikeluarkannya dokumen resmi terhadap pemeriksaan LKPD Tahun 2023.

“Kami pandang seluruh jajaran dan pemeriksa BPK RI Perwakilan Bali sudah bekerja dengan penuh profesionalitas, proporsional, prosedural, substansial dan factual, ini suatu pola dan budaya kerja yang patut kita tiru. BPK RI dalam membuat produk hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya selalu dilakukan dengan demokratis seperti yang dilakukan saat ini dengan menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan jajaran Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk menindaklanjuti dengan lima sikap serta perilaku yang harus dilakukan. “Pertama dengan tertib aturan, kita tidak akan keluar dari aturan yang berlaku. Kedua tertib prosedural, Ketiga tertib substansial dan material, Keempat tertib waktu dan Kelima tertib hasil yang harus bisa dipertanggungjawabkan akuntabel dan benar benar faktual bukan hasil yang dibuat buat. Maka inilah motto dan doktrin yang kami berikan kepada jajaran dalam menindaklanjuti dengan Panca Tertib itu, mudah mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Sementara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira mengucapkan selamat datang dan apresiasi karena sudah hadir terlepas dari apa yang akan dibahas nanti, setidaknya ada perhatian pimpinan karena ini akan menggambarkan sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan APBD nya yang dituangkan dalam Laporan BPK Tahun 2023. “Kami berharap banyak pembahasan exsenplan ini benar benar menjadi momen atau event yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi Pihak Pemerintah Kabupaten Badung agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” ujarnya. Hb-MD