PAD Bali Naik Rp122 Miliar, Demokrat-Nasdem Pertanyakan Retribusi dan Realisasi Belanja Modal
DENPASAR, MataDewata.com | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali mengalami kenaikan sebesar Rp 122 Miliar, Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Provinsi Bali kemudian mempertanyakan sejumlah poin dalam Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Fraksi Demokrat-Nasdem meminta Gubernur Bali menjelaskan strategi peningkatan PAD yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha. Hal itu, disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang membahas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Gedung DPRD Bali, Senin (14/9/2026).
“Rancangan peningkatan PAD sebesar Rp122 Miliar lebih, Fraksi Demokrat-Nasdem ingin mendapatkan penjelasan Saudara Gubernur terkait dengan strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan dengan tanpa menambah beban masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Dr. Somvir I Gede Ghumi Asvatham, S.ST.Par. saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Demokrat-NasDem.
Realisasi retribusi hingga Juli 2026 baru Rp230 miliar lebih atau 37,41 persen, namun target dalam Raperda Perubahan APBD dinaikkan menjadi Rp649 miliar lebih. Karena itu, Fraksi Demokrat-Nasdem mempertanyakan penyebab rendahnya realisasi dan alasan target kembali dinaikkan.
“Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan bulan Juli 2026 baru sebesar Rp230 Miliar lebih atau 37,41 persen. Namun dalam Rancangan Perubahan APBD tahun 2026 direncanakan naik menjadi sebesar Rp649 Miliar lebih. Apakah kecilnya realisasi di atas disebabkan oleh rendahnya aktivitas pelayanan, kelemahan sistem pungutan atau penetapan target yang tinggi dan kenapa targetnya dinaikkan lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat-Nasdem meminta adanya kepastian peningkatan belanja yang dilakukan secara efisien dan tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur maupun program produktif.
“Fraksi Demokrat-Nasdem melihat Belanja Operasi merupakan komponen belanja yang terbesar, bagaimana Saudara Gubernur memastikan belanja tersebut tetap efisien dan tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan program-program yang bersifat produktif,” ucapnya.
Realisasi Belanja Modal hingga Juli 2026 baru Rp129,8 miliar atau 16,11 persen. Demokrat-Nasdem memprediksi sejumlah program berpotensi tidak tuntas dan dilanjutkan tahun berikutnya, yang dinilai dapat menjadi sumber SILPA untuk menutupi defisit anggaran.
“Realisasi Belanja Modal sampai akhir Juli 2026 baru mencapai sebesar Rp129,8 Miliar lebih atau 16,11 persen. Fraksi Demokrat-Nasdem memprediksi bahwa akan ada program kegiatan yang dibiayai dari Belanja Modal yang tidak tuntas atau tidak dilaksanakan dan akan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya. Hal ini tergambar sebagai strategi untuk mendapatkan sumber Dana SILPA untuk menutupi defisit anggaran,” ungkapnya.
Menariknya, Demokrat-Nasdem juga meminta pemerintah memperhatikan dan mengendalikan harga kebutuhan pokok, khususnya beras. Pasalnya, meski pemerintah pusat menyatakan Indonesia telah swasembada pangan, masyarakat masih mengeluhkan kenaikan harga beras.
“Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian harga kebutuhan pokok terutama harga beras mengingat Pemerintah Pusat sudah menyatakan kita sudah berada pada kondisi swasembada pangan akan tetapi faktanya masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beras,” tandasnya. On-MD
