PDI Perjuangan Beri Catatan Perubahan APBD Bali 2026: PAD Diperkuat, Infrastruktur Prioritas Harus Tuntas
DENPASAR, MataDewata.com | Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali memberikan sejumlah catatan terhadap Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. PDI Perjuangan mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperkuat dengan pembangunan infrastruktur prioritas secara tuntas.
Dalam catatan PDI Perjuangan, penguatan PAD perlu dibarengi dengan penyampaian informasi yang lebih masif kepada masyarakat secara transparan dan terbuka, termasuk pemanfaatan agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hal itu, paparkan oleh I Nyoman Budiutama, dalam Rapat Paripurna ke-50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, yakni pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
“Upaya tersebut perlu disertai dengan penyampaian informasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai dasar, mekanisme, serta manfaat dari setiap kebijakan peningkatan pendapatan daerah, sehingga penguatan PAD tidak lagi dipersepsikan semata-mata sebagai peningkatan beban masyarakat, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Budiutama.
PDI Perjuangan mengingatkan agar efisiensi anggaran tetap dilakukan secara rasional dan terukur. Karena itu, PDI menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan maupun target pembangunan daerah. “Efisiensi yang dilakukan harus tetap rasional, terukur, dan tidak mengurangi kualitas serta pencapaian target pelayanan dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Mereka mendorong eksekutif menuntaskan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang ditargetkan rampung pada akhir 2026 dan meminta optimalisasi aset Pemprov Bali yang berpotensi dikembangkan sebagai objek green tourism dan sport tourism, termasuk pengelolaan sampah terpadu serta penataan transportasi publik
Tak lupa, PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya kejelasan peruntukan dan mekanisme penggunaan anggaran yang berpotensi menjadi sumber SILPA, agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Ketidakjelasan mengenai peruntukan, dan mekanisme penggunaannya sering membuka ruang spekulasi dan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap penggunaannya harus diarahkan secara cermat, diberi ruang penjelasan, dengan tetap menjaga likuiditas serta kesehatan keuangan daerah,” tutupnya. On-MD
