DPRD Bali dan Kodam IX/Udayana Perketat Pengawasan Kawasan Suci hingga Pesisir

Tata Ruang dan Penertiban Aset Jadi Sorotan

DENPASAR, MataDewata.com | DPRD Provinsi Bali bersama Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana sepakat memperkuat sinergi dalam memperketat pengawasan tata ruang serta menertibkan aset dan tanah telantar di Pulau Dewata.

Komitmen tersebut mengemuka saat Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali menggelar audiensi dengan Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, di Markas Kodam (Makodam) IX/Udayana, Denpasar, Senin (13/4/2026).

Rombongan legislatif dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, bersama Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, Wakil Ketua Pansus Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, serta Gede Harja Astawa.

Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto didampingi Asrendam Muhammad A’an Setiawan, S.Sos., M.I.Pol., Asintel Guruh Prabowo Wirajati, M.Eng., dan Aslog Ardi Sukatri, S.Sos., M.H.

Langkah agresif Pansus TRAP DPRD Bali ini merupakan respons cepat daerah dalam menindaklanjuti komitmen pemerintah pusat menertibkan aset dan tanah telantar di seluruh Indonesia, sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 yang disahkan Presiden Prabowo Subianto tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar untuk Kepentingan Kesejahteraan Masyarakat.

Baca juga :  Arus Balik Mudik, Dewa Dharmadi Siapkan Sidak Lintas Kabupaten/Kota se-Bli

Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi menyoroti kondisi tata ruang Bali yang dinilai telah memasuki fase serius akibat tekanan investasi dan ekspansi pariwisata yang memicu masifnya alih fungsi lahan. Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, menegaskan kesiapan jajaran TNI untuk mendukung penuh langkah pemerintah daerah dan legislatif.

“Kami siap bersinergi menjaga stabilitas wilayah dan mendukung kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam pengawasan tata ruang yang berdampak pada keamanan dan keberlanjutan Bali,” ujarnya.

Isu penertiban aset negara yang tidak dimanfaatkan secara optimal turut menjadi perhatian utama. Sesuai amanat PP Nomor 48 Tahun 2025, penguasaan lahan yang tidak sah maupun tidak produktif akan ditindak dan diarahkan pemanfaatannya untuk kepentingan publik, mulai dari penyediaan perumahan, ketahanan pangan, hingga ruang terbuka hijau (RTH).

Baca juga :  Peringatan Hari Kunjung Perpustakaan Tahun 2023 Jaya Negara Serahkan Hadiah Lomba Literasi

Pansus TRAP DPRD Bali menekankan bahwa ruang wilayah Bali merupakan sumber daya terbatas dan tidak terbarukan sehingga pengelolaannya wajib dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan mencakup darat, laut, udara, hingga ruang bawah tanah. Kebijakan ini selaras dengan visi pembangunan daerah berbasis kearifan lokal Nangun Sat Kerthi Loka Bali serta filosofi Tri Hita Karana dalam menjaga harmoni hubungan manusia, alam, dan spiritualitas.

Penguatan pengawasan tata ruang ini juga ditopang oleh kerangka regulasi nasional dan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, serta Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Larangan Sistem Nominee.

Baca juga :  Hari Pahlawan 2026: Bupati Kembang Ajak Krama Jembrana Teladani Semangat Perjuangan

Selain itu, Pansus TRAP turut mengevaluasi kebijakan batas ketinggian bangunan berbasis nilai budaya dan daya dukung lingkungan. Di tengah tingginya tekanan terhadap lahan produktif dan ruang terbuka hijau, pendekatan pembangunan vertikal mulai dipertimbangkan dengan tetap menjaga estetika, kearifan budaya, dan keseimbangan ekologis Bali.

Ke depan, fokus pengawasan terpadu antara pemerintah daerah, DPRD Bali, dan TNI akan diarahkan pada empat sasaran utama, meliputi penertiban aset dan lahan telantar, perlindungan kawasan suci sebagai zona absolut bebas bangunan komersial beserta hutan lindung, pengawasan wilayah pesisir dan tebing rawan longsor maupun abrasi, serta penyelamatan lahan produktif dari ancaman alih fungsi demi kesejahteraan masyarakat Bali. Dp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button