Pelaku Usaha Jangan Setengah Hati Gunakan Aksara Bali di Kemasan Arak Bali
Perjuangkan Penurunan Pita Cukai Arak Bali

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster meminta seluruh pelaku usaha arak Bali agar tidak ragu maupun setengah hati dalam menggunakan Aksara Bali pada setiap kemasan produknya. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini saat bertatap muka dengan para pelaku usaha dan koperasi Arak Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (11/3/2026).
Menurut Gubernur Koster, pencantuman Aksara Bali secara tertib dan proporsional menjadi identitas branding sekaligus memberikan aura dan karakter kuat bagi produk lokal Pulau Dewata.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Direktur Utama Bank BPD Bali, serta Direktur Utama Perumda Kerta Bali Saguna tersebut, ia membandingkan keberanian produsen minuman tradisional Jepang dan Korea dalam menampilkan aksara daerahnya.
“Fashion budaya Bali-nya harus tampil penuh di kemasan Arak Bali. Kalau produk Sake asal Jepang dan Soju dari Korea, tampilan aksaranya full. Lalu ini kenapa Aksara Bali-nya kecil, apa yang menjadi masalah? Jangan ragu dan setengah hati menggunakan Aksara Bali, menjadi pelaku usaha Bali itu harus total,” tegasnya.
Gubernur Wayan Koster mengingatkan bahwa perjuangan menjadikan Arak Bali sebagai usaha legal hingga keluar dari Daftar Negatif Investasi bukanlah hal mudah. Sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang resmi diluncurkan pada Februari 2020, minuman tradisional berbahan baku pohon kelapa, lontar, dan enau atau aren ini berkembang pesat, bahkan sempat memberi manfaat pada masa penanganan Covid-19.
Hingga kini, regulasi tersebut telah melahirkan 58 merek Arak Bali dan merambah sajian minuman cocktail, yang semakin diperkuat dengan penetapan Hari Arak Bali setiap 29 Januari melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 929/03-I/HK/2022.
Memasuki awal tahun 2026, Koster juga memperjuangkan agar produk Arak Bali yang kemasannya telah dilengkapi Aksara Bali dapat dipasarkan di area duty free maupun gerai UMKM pada terminal keberangkatan dan kedatangan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Untuk menjaga keberlangsungan produksi sekaligus menekan biaya produksi agar lebih terjangkau, berkualitas, dan berdaya saing, Gubernur Koster mengajak seluruh pelaku usaha dan koperasi bergabung dalam satu pintu melalui PT Kanti Barak Sejahtera.
“Perusahaan ini merupakan anak Perumda Kerta Bali Saguna yang sudah legal untuk bisa beroperasi, karena mempunyai hak izin produksi dari Kementerian Perindustrian,” jelasnya seraya meminta PT Kanti Barak Sejahtera bekerja profesional dan progresif dengan merangkul koperasi sebagai wadah produksi.
“Dengan adanya hak izin produksi di PT ini, maka tinggal satu saja yang masih saya perjuangkan untuk menuntaskan urusan Arak Bali dari hulu sampai hilir, ialah menurunkan pita cukai yang masih tinggi. Ini sedang saya upayakan melalui Kementerian Keuangan, mengingat hal ini sangat ketat untuk minuman alkohol, tapi karena Arak Bali bagian dari UMKM, semoga ada celah untuk negosiasi ke Kementerian Keuangan,” ungkapnya.
Seraya menutup pertemuan dengan berpesan agar seluruh pihak memiliki satu pemahaman dan semangat yang sama. “Jangan setengah-setengah, tumbuhkan integritas, jati diri, kebersamaan untuk membangun ekonomi rakyat Bali,” pungkas Koster. Hp-MD



