Raih Peringkat Terbaik MCSP KPK Enam Tahun Berturut-Turut, Gubernur Wayan Koster Ingatkan Jajaran Bekerja Fokus, Tulus, dan Lurus
Perkuat Pengawasan Perencanaan hingga Pengadaan Barang dan Jasa

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan dukungan penuh terhadap upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta penyelamatan keuangan negara dan daerah melalui pemantauan dan evaluasi di tingkat pusat maupun provinsi serta kabupaten/kota. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (12/3/2026).
Menurut Gubernur Koster, praktik korupsi memiliki dampak destruktif yang sangat luas bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat maupun pembangunan daerah. “Dampak korupsi sangat luas dan dapat menimbulkan permasalahan di seluruh aspek kehidupan. Praktik korupsi selain menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah juga menciptakan kondisi ekonomi berbiaya tinggi yang pada akhirnya membebani masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini memaparkan capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meraih peringkat terbaik nasional dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK selama enam tahun berturut-turut.
Penilaian tersebut meliputi delapan area intervensi, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pajak daerah.
Meski mengantongi capaian tertinggi secara nasional, Koster mengaku memiliki cara khusus dalam memantau kinerja seluruh jajarannya sebagai bentuk perhatian serius untuk menjaga integritas dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih. “Jangan sampai capaian kita, peringkat terbaik MCSP enam kali berturut-turut, tapi masih terjadi korupsi di Bali. Saya tegaskan kepada jajaran perangkat daerah harus bekerja dengan fokus, tulus, dan lurus,” tegasnya.
Sementara itu, KPK melalui Satgas V.2 Korsup Wilayah V akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap area intervensi MCSP Pemprov Bali, khususnya pada sektor perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai persoalan terkait tata kelola sistem pemerintahan daerah lainnya.
“MCSP di Bali relatif tinggi, tertinggi di Indonesia. Tapi tetap kita perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan korupsi,” kata Kepala Satgas V.2 Korsup Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda.
Ia menjelaskan bahwa meskipun KPK memiliki parameter dan indikator pencegahan melalui MCSP, instrumen tersebut belum menjamin pencegahan tindak pidana korupsi hingga 100 persen di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya akan mendalami capaian MCSP Pemprov Bali guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang berpotensi memicu tindak pidana korupsi. Hp-MD



