Gubernur Koster Tegaskan APBD Bali 2027 Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Ia menyampaikan hal tersebut saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali dalam Rapat Paripurna ke-56 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (30/10/2026).

Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, memimpin rapat paripurna tersebut. Gubernur Koster hadir mendampingi Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, untuk menyampaikan tanggapan pemerintah daerah terhadap berbagai masukan, saran, dan pandangan fraksi-fraksi terkait Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.

Gubernur Koster mengapresiasi pemikiran konstruktif DPRD Bali dan menitikberatkan penyusunan RAPBD 2027 pada efektivitas alokasi belanja yang terukur serta berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) program prioritas.

Terkait struktur pendapatan, Pemprov Bali merancang pendapatan daerah sebesar lebih dari Rp5,7 triliun, belum termasuk penerimaan dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pendapatan transfer antardaerah.

Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai lebih dari Rp4,5 triliun. Pemprov Bali berkomitmen tidak menjadikan peningkatan beban pajak dan retribusi sebagai langkah utama, melainkan mengutamakan perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan, dan optimalisasi potensi pendapatan.

Dari sisi belanja, RAPBD 2027 memprioritaskan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program berdampak ekonomi jangka panjang melalui belanja modal, hibah, dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Pada sektor pendidikan, anggaran dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru, pembangunan ruang kelas baru, operasional sekolah, serta kegiatan kepemudaan. Sementara pada sektor kesehatan, pemerintah memperkuat pelayanan promotif dan preventif guna mengurangi beban biaya kuratif.

Gubernur Koster juga mengapresiasi perhatian DPRD terhadap akuntabilitas dana desa adat dan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA). Pemprov Bali mengarahkan penggunaan dana hibah Rp300 juta per desa adat untuk Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

“Penjabaran detailnya kita serahkan pada desa adat sebagai penghormatan terhadap otonomi desa adat,” ujar Gubernur Koster. Selain itu, Gubernur Koster menegaskan pentingnya evaluasi penanganan antrean BBM, percepatan integrasi transportasi publik, serta pengkajian komprehensif penetapan UMP yang mengombinasikan parameter pengupahan dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Ke depan, kita harus memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya kejadian ini tidak terulang kembali,” tegasnya. Hp-MD