RDP dengan Pansus TRAP DPRD Bali, PT BTID Paparkan Legalitas Lahan Pengganti hingga Pemotongan Mangrove

Tunjukkan Surat Keterangan BPN Jembrana-Karangasem dan Klaim Tanam 700 Bibit Mangrove

DENPASAR, MataDewata.com | Setelah sempat tertunda, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali dengan manajemen PT Bali Turtle Island Development (BTID) akhirnya digelar di Lantai III Gedung DPRD Bali, Denpasar, Senin (11/5/2026).

Persidangan tersebut mengagendakan pendalaman secara menyeluruh terkait kejelasan lahan tukar guling, dugaan pemotongan pohon mangrove, serta sejumlah persoalan tata kelola kawasan lainnya.

RDP dipimpin langsung oleh Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Made Supartha, didampingi jajaran pengurus dan anggota pansus, di antaranya Ketut Rochineng, Wayan Bawa, Nyoman Budiutama, Somvir, dan Gede Harja Astawa. Selain manajemen PT BTID, rapat juga dihadiri perwakilan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kehutanan, Satpol PP Provinsi Bali, serta pihak terkait lainnya.

Mengawali jalannya rapat, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Made Supartha, memaparkan dasar hukum tukar guling hutan mangrove yang dikelola PT BTID.

Ia merujuk pada Surat Menteri Kehutanan Nomor 647/Menhutbun-VIII/1999 tertanggal 17 Juni 1999 perihal persetujuan penggunaan sebagian kawasan hutan seluas 80,14 hektare untuk pengembangan pariwisata atas nama PT BTID kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Bali.

Baca juga :  Pemkab Gianyar Ikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi PUG KemenPPPA

Menurut Supartha, negara sejak awal menyadari betapa krusialnya fungsi ekologis ekosistem mangrove sehingga mewajibkan penyediaan lahan pengganti dengan rasio satu berbanding dua. Sebagai contoh, terhadap penggunaan 22 hektare lahan mangrove, perusahaan diwajibkan menyediakan lahan pengganti seluas 44 hektare di Kabupaten Jembrana, tepatnya di Desa Loloan Timur dan Desa Budeng, Kecamatan Negara.

Menanggapi hal tersebut, Head of Legal PT BTID, Yossy Sulistyorini, menjelaskan bahwa lahan pengganti yang disediakan merupakan bidang-bidang tanah berstatus hak milik atau pipil yang telah dibebaskan oleh perusahaan. Ia menyatakan seluruh proses pengadaan lahan tersebut telah ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan serta persyaratan yang ditetapkan Kementerian Kehutanan.

Yossy menyebutkan klaim tersebut dibuktikan melalui dokumen berita acara tukar-menukar lahan. “Kami punya kopi dokumennya secara lengkap dan kami juga punya surat keterangan dari masing-masing Kepala Kantor Pertanahan Jembrana dan Karangasem,” ujar Yossy.

Baca juga :  Kebebasan Berekspresi, Pj Gubernur Mahendra Jaya Tidak Pernah Larang Kegiatan People's Water Forum (PWF)

Ia menerangkan, surat keterangan dari Kepala Kantor BPN tersebut memuat pencatatan tanah-tanah yang telah dibebaskan PT BTID sebagai kompensasi tukar guling atas lahan yang kini dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, yang juga dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan.

Selain itu, PT BTID mengaku menyimpan bukti pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat hingga dokumen pembentukan panitia tata batas, sehingga membantah tudingan bahwa proses tukar guling tersebut bodong.

Pembahasan dalam RDP kemudian mengerucut pada persoalan penebangan pohon mangrove yang merupakan ekosistem dilindungi. Yossy mengklaim bahwa dalam setiap tahapan pembangunan, PT BTID senantiasa mengedepankan aspek kelestarian lingkungan.

“Perlu kami jelaskan, dalam melakukan pembangunan BTID senantiasa mengedepankan aspek lingkungan. Ini dibuktikan, master plan kami sudah meraih sertifikasi hijau, Greenship Platinum Certification, yang merupakan sertifikasi tertinggi di master plan,” jelasnya.

Ia menambahkan, sertifikasi hijau tersebut turut mewajibkan seluruh bangunan gedung di dalam kawasan mengantongi green building certification. Di samping itu, PT BTID mengklaim telah menanam ratusan batang mangrove, menjalankan konservasi terumbu karang di dalam kawasan, serta menjadikan area KEK Kura-Kura Bali sebagai habitat bagi lebih dari 160 spesies burung dan serangga.

Baca juga :  Ditjen Imigrasi Resmikan "Beranda Imigrasi" untuk Ratusan Unit Layanan

Terkait temuan pemotongan mangrove, Yossy mengakui bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) bersama UPTD Taman Hutan Raya (Tahura), memang ditemukan adanya 10 batang pohon mangrove yang tertebang. Menindaklanjuti temuan tersebut, pihaknya langsung melakukan langkah pemulihan dengan menanam 700 bibit mangrove.

Pada kesempatan itu, manajemen PT BTID menyatakan kesiapannya menyerahkan seluruh berkas pembuktian yang telah dibawa ke ruang sidang untuk diuji oleh dewan. “Kami akan menyerahkan semua dokumen proses yang telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Yossy.

Usai mendengarkan paparan lengkap dari perwakilan perusahaan, masing-masing anggota Pansus TRAP DPRD Bali langsung melakukan pendalaman serta mengonfrontasi sejumlah poin krusial yang dinilai masih memerlukan kejelasan lebih lanjut. Dp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button