DPRD Bali Gelar RDP dengan Disdikpora, Bahas Kekurangan Guru dan Anggaran Pendidikan

Kekurangan 990 Guru hingga Pagu Anggaran Menurun

DENPASAR, MataDewata.com | Komisi IV DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali di Denpasar, Selasa (8/9/2026). Persidangan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Suwirta, didampingi sejumlah anggota komisi seperti Putu Diah Pradnya Maharani dan Ni Made Sumiati, serta dihadiri Kepala Disdikpora Provinsi Bali IB Wesnawa beserta jajaran pejabat terkait lainnya.

Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah persoalan krusial di sektor pendidikan mengemuka untuk dibahas secara mendalam. Persoalan tersebut meliputi alokasi anggaran pendidikan khususnya untuk renovasi gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan, kekurangan tenaga pendidik terutama pada jenjang SMA, SMK, serta Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan siswa baru (SPMB).

Ditemui seusai pelaksanaan RDP, Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Suwirta, menjelaskan bahwa pertemuan ini digelar guna mengevaluasi jalannya SPMB sekaligus menindaklanjuti hasil temuan lapangan komisi saat turun ke berbagai kabupaten/kota di Bali. “Apa yang ditemukan menjadi catatan untuk penyempurnaan pelayanan pendidikan di Provinsi Bali baik infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM),” tegasnya.

Baca juga :  DPRD Badung Ucapkan Selamat Galungan dan Kuningan

Mantan Bupati Klungkung itu mengungkapkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pasca-SPMB tidak hanya pada tahun ini, melainkan secara akumulatif dari tahun ke tahun terdapat sejumlah sekolah yang mengalami penurunan jumlah siswa secara drastis. “Kita dapatkan di lapangan, faktor penentunya tidak hanya infrastruktur, tetapi juga karena kualitas SDM termasuk kepala sekolahnya,” ungkap Suwirta.

Oleh karena itu, ia berharap ke depan penempatan kepala sekolah perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk soliditas kerja sama tim (team work) di masing-masing satuan pendidikan. Dalam proses pengisian maupun rekrutmen kepala sekolah mendatang, calon pemimpin sekolah didorong untuk menghadirkan inovasi, terobosan, serta menandatangani pakta integritas agar memiliki tanggung jawab penuh terhadap kemajuan sekolah yang dipimpinnya.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Klungkung tersebut menyoroti alokasi anggaran pendidikan tahun 2026/2027 yang mengalami penurunan pagu anggaran, sementara di sisi lain tingkat kerusakan fasilitas sekolah justru kian meningkat.

Baca juga :  Bupati Kembang Hadiri HUT ke-5 SMAN 3 Negara, Ungkap Kebanggaan Perjuangan Pendirian Sekolah

Mengingat postur anggaran tersebut masih bersifat tentatif dan belum ditetapkan secara final, Komisi IV akan terus menjalin komunikasi guna memperjuangkan peningkatan anggaran Disdikpora agar pembenahan infrastruktur maupun penguatan SDM dapat berjalan maksimal.

Khusus terkait pembenahan sarana fisik, Nyoman Suwirta menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Disdikpora merancang regulasi yang mengatur pola pemeliharaan infrastruktur secara berkala berdasarkan umur aset, sehingga perbaikan tidak selalu menunggu bangunan dalam kondisi rusak parah.

Ia juga mencermati bahwa hingga saat ini Disdikpora Bali belum mengantongi data komprehensif mengenai jumlah riil usulan perbaikan kerusakan beserta nilai anggarannya dari masing-masing sekolah. Untuk itu, ia mendesak Disdikpora segera menginventarisasi seluruh usulan yang masuk agar tercatat secara akurat.

“Berapa unit masih ada tunggakan, berapa nilainya sehingga dalam penganggaran tidak hanya menunggu pagu tetapi Disdikpora punya bargaining dan Komisi IV akan ikut mengawal. Jangan sampai tunggakan-tunggakan perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana ini semakin lama semakin meningkat,” tegasnya.

Baca juga :  Hingga 31 Juli 2021, Total Penerimaan Pemerintah Pusat di Bali Terealisasi Rp5,23 Triliun

Suwirta mengaku kerap mendapati di lapangan banyak kepala sekolah yang enggan bersuara ketika usulan sekolahnya tidak kunjung teranggarkan hingga memicu rasa patah semangat. Menurutnya, kondisi psikologis semacam itu apabila dibiarkan tanpa disadari akan berujung pada penurunan mutu pendidikan di sekolah bersangkutan.

Selain persoalan sarana prasarana, masalah kekurangan tenaga pendidik turut menjadi perhatian serius. Dalam rapat terungkap bahwa Pemprov Bali melalui Disdikpora telah mengusulkan tambahan formasi sebanyak 990 orang guru, yang mencerminkan besarnya kebutuhan tenaga pengajar di Bali saat ini.

Kendati demikian, Suwirta meminta agar distribusi dan jumlah guru tetap dipetakan secara presisi mengingat tingkat pemerataan jumlah murid antarsekolah saat ini sangat timpang akibat adanya penurunan siswa di beberapa sekolah. Ia menekankan bahwa kelengkapan dan akurasi basis data menjadi kunci utama pengambilan kebijakan. “Data putus sekolah, tunggakan-tunggakan penanganan infrastruktur dan sarana prasarana harus komplit,” pungkasnya. Dp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button