DPRD Bali Terima LHP BPK RI 2025, Pastikan APBD Disusun Secara Wajar Sesuai Standar Pengelolaan Keuangan Daerah

DENPASAR, MataDewata.com | DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-39 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Renon, Denpasar, Senin (8/6/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya tersebut, Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meski tetap mengantongi sejumlah catatan perbaikan dari auditor negara.
“Pemeriksaan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, taat aturan, serta berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dewa Made Mahayadnya yang akrab disapa Dewa Jack.
Sementara itu, Anggota I BPK RI Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan berdasarkan mandat konstitusional Pasal 23E UUD 1945 bertujuan membangun kepercayaan publik. Di balik capaian opini WTP, BPK menyoroti pengelolaan dana hibah pada badan dan lembaga kemasyarakatan yang belum memadai, meliputi penyaluran hibah tanpa dilengkapi surat pertimbangan maupun telaahan kepala perangkat daerah terkait serta pertanggungjawaban dana hibah senilai Rp100 juta yang belum mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga berisiko memicu ketidaktepatan sasaran hingga keterlambatan pekerjaan.
“Di era global saat ini, salah satu standar yang menjadi perhatian dunia internasional adalah good governance. Opini atas laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting untuk menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan,” terangnya.
“Pengelolaan keuangan daerah harus mampu menghasilkan dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal dan tata kelola yang baik menjadi sangat penting,” tegasnya menekankan pergeseran paradigma audit menuju manajemen risiko.
Hasil pemeriksaan BPK RI tersebut diharapkan menjadi momentum bagi eksekutif maupun legislatif di Bali untuk menindaklanjuti seluruh catatan rekomendasi secara serius. Penguatan sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, serta akuntabel diyakini mampu memastikan setiap rupiah anggaran daerah berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali. Dp-MD



