Gubernur Koster Beri Penjelasan atas Pandangan Fraksi Terkait Raperda Penyertaan Modal BPD Bali
Pastikan Proses Transparan dan Akuntabel

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan penjelasan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (20/1/2026). Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya ini dihadiri oleh 46 anggota dewan serta jajaran kepala perangkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster mengapresiasi masukan konstruktif seluruh fraksi demi menyempurnakan regulasi penguatan bank daerah. Ia menjelaskan bahwa judul dan substansi Raperda telah disesuaikan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2014, Perda Nomor 3 Tahun 2015, serta Perda Nomor 3 Tahun 2021. Rancangan ini juga telah melalui proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan arahan Kementerian Dalam Negeri.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pandangan dan masukan seluruh fraksi DPRD. Seluruhnya menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Raperda ini agar benar-benar memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat Bali,” ujarnya.
Terkait mekanisme penambahan modal, Gubernur Bali dua periode ini menegaskan bahwa seluruh tahapan telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPD Bali sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Khusus penyertaan modal dalam bentuk inbreng aset tanah senilai Rp145 miliar, prosesnya telah melewati penilaian appraisal oleh penilai publik.
Skema tersebut juga tercantum dalam rencana bisnis PT BPD Bali yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Penambahan penyertaan modal ini telah dibahas dan disetujui dalam RUPS PT BPD Bali serta memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegas Gubernur Wayan Koster.
Gubernur Koster turut menyetujui usulan penyempurnaan redaksional pada pasal-pasal terkait dalam Raperda tersebut. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan Gubernur hanya berfokus pada realisasi proses penyertaan modal, bukan mencampuri operasional perbankan.
Selain itu, penyertaan inbreng aset dijalankan dengan prinsip kehati-hatian atau prudent melalui kajian menyeluruh karena aset tidak dapat ditarik kembali. “Penyertaan modal dalam bentuk inbreng aset dilakukan secara hati-hati karena aset tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu, seluruh proses didasarkan pada kajian yang komprehensif dan indikator kinerja yang terukur,” jelasnya.
Menutup penjelasannya, Gubernur Wayan Koster berharap pembahasan Raperda ini segera rampung dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah agar BPD Bali semakin kuat melayani masyarakat.
Penjelasan komprehensif serta kepatuhan penuh terhadap regulasi membuktikan komitmen tinggi Gubernur Bali dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Sinergi positif antara eksekutif dan legislatif diharapkan mempercepat penguatan permodalan bank kebanggaan krama Bali demi mendorong pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata secara berkelanjutan. Hp-MD



