Gubernur Wayan Koster Optimalkan Peran Pecalang dan BANKAMDA
Antisipasi Kerawanan Sosial di Destinasi Dunia

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri penandatanganan perpanjangan Nota Kesepakatan tentang pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat). Acara strategis tersebut berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (6/2/2026) pagi. Kesepakatan bersama ini melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Polda Bali, Korem 163/Wira Satya, serta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.
Sipandu Beradat merupakan sistem pengamanan lingkungan yang mengintegrasikan seluruh komponen keamanan di desa adat. Unsur tersebut meliputi Bhabinkamtibmas, Babinsa, Linmas, Satpam, serta Pecalang atau Bantuan Keamanan Desa Adat (BANKAMDA). Seluruh elemen ini tergabung dalam Forum Sipandu Beradat yang dibentuk mulai dari tingkat desa adat, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi untuk mencegah gangguan keamanan sejak dini.
Nota kesepakatan ini disusun sebagai pedoman kerja bagi seluruh jajaran sampai ke tingkat terbawah. Tujuannya adalah mempererat sinergi dan kolaborasi lintas instansi dalam menjaga ketertiban masyarakat. “Ini merupakan wujud nyata komitmen saya sebagai Gubernur Bali, bersama Bapak Kapolda Bali, Bapak Pangdam IX/Udayana melalui Bapak Danrem 163/Wira Satya, serta Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dalam memperkuat sinergi pengamanan berbasis Desa Adat,” ungkap Gubernur Wayan Koster.
Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini mengingatkan bahwa Bali tidak memiliki sumber daya alam ekstraktif seperti minyak, gas, atau batu bara. Pulau Dewata bertumpu pada keindahan alam nyegara gunung, adat, budaya, dan spiritualitas sebagai daya tarik wisata dunia. Namun, tingginya kunjungan wisatawan serta arus migrasi penduduk dari luar pulau turut memicu potensi kerawanan sosial maupun kriminalitas.
Untuk mengantisipasi dampak sosial tersebut, diperlukan sistem pengamanan lingkungan yang kuat dan mengakar di tengah masyarakat. Kebijakan penguatan desa adat ini telah diakui secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Selain itu, Pemprov Bali juga memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menegaskan tugas Pecalang dalam mewujudkan kasukretan wilayah.
Peran Pecalang sebagai satuan tugas keamanan tradisional perlu disinergikan secara harmonis bersama aparat keamanan negara. Karena itu, pemerintah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sipandu Beradat. Regulasi daerah ini sangat selaras dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang mengakomodasi pranata kearifan lokal.
Melalui perpanjangan kerja sama ini, Gubernur Koster berharap koordinasi dan komunikasi antar-komponen berjalan semakin efektif. Ia pun menginstruksikan jajaran pimpinan di setiap tingkatan untuk memberikan dukungan penuh bagi operasional Forum Sipandu Beradat dan BANKAMDA. “Pada kesempatan ini saya meminta kepada Wali Kota/Bupati, Kapolresta/Kapolres, Dandim, dan Bandesa Madya MDA Kota/Kabupaten dapat membina dan memberikan dukungan penuh dalam penguatan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan Forum Sipandu Beradat dan BANKAMDA di tingkat kota/kabupaten,” ujarnya.
Gubernur Koster juga meminta Camat, Kapolsek, Danramil, serta Bandesa Alitan MDA membantu pelaksanaan forum di tingkat kecamatan. Sementara di tingkat desa adat, Perbekel atau Lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Bandesa Adat diminta memfasilitasi kegiatan di lapangan. Sinergi kolektif ini diharapkan mampu menjaga keamanan Bali secara berkelanjutan demi kenyamanan warga maupun wisatawan. Hp-MD



