Gede Pasek Baca Skandal Penyadapan sebagai Pertarungan Kekuasaan

BALI, MataDewata.com | Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak sekadar berkaitan dengan pelanggaran hukum di tubuh Polri. Di balik perkara tersebut, terdapat dugaan pertarungan kepentingan dan perebutan pengaruh di lingkaran kekuasaan yang berpotensi membuka berbagai persoalan politik nasional bahkan diprediksi semakin memanas di tengah perkembangan dan terbongkarnya skandal tersebut.

Ditengah perkembangannya, politisi sekaligus Advokat, I Gede Pasek Suardika yang lebih akrab dengan sapaan GPS membaca skandal penyadapan tersebut melalui tulisannya berjudul Sadapan dan Kekuasaan. Ia menilai, praktik penyadapan dalam dinamika politik bukanlah sesuatu yang baru. Namun, terbongkarnya dugaan penyadapan terhadap Presiden menjadi persoalan berbeda karena menyentuh langsung pusat kekuasaan negara.

“Aturan resmi memang melarang, tetapi seringkali kekuasaan melakukannya dan itu diyakini bukan saat ini saja. Itulah praktik penyadapan. Praktik itu sudah lama berlangsung. Hanya yang ini terbongkar karena resmi menjadi pisah ranjangnya masa bulan madu kekuasaan,” tulis Pasek, Rabu (4/11/026).

Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pengalamannya ketika mendampingi perjuangan Anas Urbaningrum. Pasek mengaku pernah merasakan dugaan pengawasan terhadap komunikasi dan aktivitas orang-orang di sekitarnya.

GPS dalam tulisannya, menyebut pernah ditemukan perangkat kecil berbasis SIM card yang diduga sebagai alat penyadap di dalam rumah Anas. Selain itu, aktivitas drone juga disebut kerap terlihat di atas kediaman Anas di kawasan Duren Sawit.

“Entah siapa melakukan, saya tidak tahu, tetapi fakta yang dirasakan dan yang ditemukan menunjukkan praktik seperti itu. Upaya intersep komunikasi dan pengawasan aktivitas adalah bagian dari cara perilaku kekuasaan,” papar GPS.

Menurut GPS, persoalan kali ini menjadi jauh lebih serius karena dugaan penyadapan justru menyasar Presiden yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan.

“Hanya yang membuat gusar saat ini adalah ketika pusat kekuasaan justru yang disadap, alias ada shadow authority dari dalam yang menyebabkan uring-uringan Presiden Prabowo. Dia yang berkuasa kok dirinya yang disadap. Seharusnya sebaliknya. Itu logika kekuasaan,” paparnya.

Ia kemudian menghubungkan dugaan penyadapan yang disebut berlangsung sejak 2025 hingga penghapusan data pada Oktober 2026 dengan dinamika pergantian Kapolri. Ia menduga, tindakan tersebut berkaitan dengan upaya mempertahankan jabatan dan pengaruh di tengah menguatnya desakan reformasi Polri.

Menurutnya, periode tersebut merupakan masa penuh gejolak bagi kepemimpinan Polri. Isu pergantian Kapolri, pembentukan Tim Reformasi Polri, hingga dinamika politik dan keamanan nasional menjadi sejumlah peristiwa yang perlu diperhatikan dalam membaca perkara yang sedang bergulir saat ini.

“Jika melihat bahwa sadapan dilakukan dari 2025 dan Oktober 2026 baru dihapus jejaknya, maka sangat terkait sebuah gerakan antisipasi dari LSP yang sudah merasa kekuasaannya di Polri akan tamat,” tulis GPS.

Ia juga mengaitkan dugaan penyadapan terhadap Presiden dengan kemungkinan adanya upaya untuk mengetahui pergerakan politik yang berpotensi mengganti Kapolri. Menurutnya, kewenangan Presiden dalam menentukan pucuk pimpinan Polri menjadi salah satu aspek penting dalam membaca kemungkinan motif tersebut.

“Apalagi gerakan ganti Kapolri makin menguat. Otoritas penggantian Kapolri hanya bisa dilakukan oleh Presiden. Tampaknya di sanalah motif kenapa sampai Presiden juga disadap,” kata GPS dalam tulisannya.

Lebih dari itu, GPS menilai persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan hubungan politik di lingkaran pemerintahan. Ia menyoroti dinamika antara Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah kekuatan politik yang sebelumnya berada dalam satu barisan.

Lebih jauh, ia melihat isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran dan melemahnya dukungan sejumlah partai politik sebagai bagian dari perubahan peta kekuatan politik nasional.

“Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepertinya akan menjadi momentum cerainya kekuasaan kepemimpinan nasional. Hal itu terlihat jelas, tidak adanya partai politik pengusung yang berani pasang badan lagi untuk Gibran Rakabuming,” tulisnya.

Tak hanya itu, GPS juga menyinggung putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 terkait perkara yang melibatkan Tifa dan Roy Suryo. Ia mempertanyakan proses pengambilan keputusan yang menurut penilaiannya berlangsung sangat cepat dan menimbulkan sejumlah kejanggalan.

Ia menduga, berbagai perkembangan tersebut tidak berdiri sendiri dan perlu dilihat dalam konteks dinamika politik yang lebih luas.

“Jadi wajar barisan pendukung Solo menilai bahwa seluruh gerakan yang terjadi saat ini di orkestrasi juga oleh kekuasaan yang ingin segera cerai. Istilahnya, ada operasi politik yang menyasar Joko Widodo dan Gibran,” katanya.

Disisi lain, ia melihat meningkatnya ketegangan politik nasional berpotensi berdampak terhadap stabilitas keamanan dan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, berbagai persoalan hukum, persaingan elite, dan dinamika politik menjelang 2029 perlu mendapat perhatian serius.

GPS bahkan memperkirakan pengungkapan kasus penyadapan berpotensi berkembang ke perkara hukum lainnya, termasuk dugaan korupsi. Ia menilai, terbukanya perseteruan di antara para elite dapat memunculkan pengungkapan berbagai persoalan yang selama ini belum tersentuh.

Menariknya, GPS justru melihat pertarungan terbuka di antara para pemegang kekuasaan sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai persoalan yang selama ini tersembunyi.

“Bagi kita rakyat, lebih baik memang di antara para petinggi saling perang dan saling bongkar. Karena mereka sama-sama punya borok yang merugikan rakyat. Jadi silahkan bongkar kejahatan LSP dan kita dukung sepenuhnya jika LSP juga membalasnya dengan membongkar balik borok kekuasaan lainnya,” tuturnya.

Ia kemudian menutup tulisannya dengan istilah yang cukup provokatif, yakni “Marlingkar” atau Mari Saling Bongkar. “Itu cara membersihkan Indonesia dengan lebih mudah daripada mereka bersatu. Marlingkar (Mari saling bongkar),” tandasnya. On-MD