Pansus TRAP DPRD Bali Dalami Dugaan Pelanggaran Tata Ruang dan Lingkungan Handara Golf Seluas 98 Hektare
Made Supartha Tegaskan Bali Tak Boleh Dikorbankan demi Kepentingan Jangka Pendek

DENPASAR, MataDewata.com | Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali terus memperdalam dugaan pelanggaran tata ruang, legalitas lahan, serta dampak lingkungan di kawasan Handara Golf & Resort, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 98 hektare tersebut menjadi sorotan publik setelah DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan penyegelan sementara pada 22 Januari 2026 lalu.
Pendalaman dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen Bali Handara di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali, Denpasar, Rabu (4/2/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., didampingi Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai dan Dr. Somvir, serta anggota pansus lainnya yakni I Nyoman Budi Utama, I Wayan Tagel Winarta, dan I Komang Wirawan.
Turut hadir perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Balai Wilayah Sungai (BWS), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Satpol PP Provinsi Bali, Perbekel (Kepala Desa) Pancasari bersama bendesa adat, kepala lingkungan/dusun, serta perwakilan masyarakat setempat.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan keseriusan lembaga legislatif dalam memastikan seluruh aktivitas usaha pariwisata di Pulau Dewata berjalan sesuai koridor hukum dan tidak merusak kelestarian alam.
“Ini bukan soal menghambat investasi, tetapi memastikan tata ruang, legalitas lahan, dan lingkungan hidup dihormati. Bali tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek,” tegas I Made Supartha.
Dalam rapat tersebut, Pansus TRAP menyoroti kepatuhan pengelola kawasan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk kewajiban kepemilikan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau UKL-UPL serta izin lingkungan yang sah.
Sekretaris Pansus TRAP, I Dewa Nyoman Rai, menekankan bahwa apabila ditemukan aktivitas yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan, konsekuensi hukum tidak dapat dihindari.
“Undang-undang sudah jelas. Jika ada aktivitas yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan, sanksinya tidak hanya administratif, tetapi juga pidana,” ujarnya. Mengacu pada Pasal 98 dan Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2009, setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup dapat diancam pidana penjara hingga 10 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar.
Selain aspek lingkungan hidup, Pansus TRAP DPRD Bali turut mengkaji kemungkinan keterkaitan kawasan tersebut dengan fungsi kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Apabila terbukti terdapat penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau perubahan fungsi kawasan secara melawan hukum, pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda sesuai ketentuan Pasal 78 UU Kehutanan.
Sekretaris Pansus lainnya, Dr. Somvir, memastikan bahwa seluruh kajian dilakukan secara komprehensif dan berbasis data. “Kami bekerja berdasarkan dokumen, fakta lapangan, dan keterangan lintas instansi. Semua akan diuji secara objektif agar tidak ada pihak yang dirugikan,” katanya.
Anggota Pansus TRAP, I Nyoman Budi Utama, menambahkan bahwa pengawasan tata ruang merupakan mandat konstitusional DPRD karena pelanggaran yang dibiarkan akan berdampak luas, mulai dari krisis air, kerusakan ekosistem, hingga konflik sosial.
Sementara itu, I Wayan Tagel Winarta dan I Komang Wirawan menekankan pentingnya keterlibatan aparat penegak perda dan hukum dalam memastikan rekomendasi pansus dijalankan secara tegas di lapangan, yang langsung disambut kesiapan Satpol PP Provinsi Bali untuk menindaklanjuti setiap keputusan resmi DPRD Bali sesuai kewenangan yang dimiliki.
Pansus TRAP DPRD Bali memastikan proses pendalaman belum berakhir dan masih akan berlanjut dengan pengumpulan dokumen perizinan, klarifikasi status lahan lintas instansi, serta peninjauan lapangan lanjutan sebelum menyampaikan rekomendasi akhir kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. “Prinsipnya jelas, siapa pun yang melanggar hukum harus bertanggung jawab. Bali harus dijaga,” tandas I Made Supartha.
Pada kesempatan yang sama, Pansus TRAP DPRD Bali turut meluruskan informasi tidak benar atau hoaks yang beredar di media sosial mengenai klaim yang menyangkut Perbekel Pancasari, I Wayan Komiarsa. Pihak pansus menegaskan telah memberikan ruang resmi bagi perwakilan masyarakat Desa Pancasari untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi dalam RDP, serta mengantongi bukti rekaman jalannya rapat.
“Kami ada bukti videonya. Pansus hadir untuk masyarakat, jika ada kepala desa berani berbohong di rumah wakil rakyat, bagaimana bisa membela rakyatnya?” tegasnya sembari mengimbau seluruh pihak, termasuk pejabat publik, agar tidak menyebarkan informasi bohong maupun menyesatkan yang berpotensi memicu kegaduhan publik. Dp-MD



