Pansus TRAP DPRD Bali Desak Penertiban Bangunan di Kawasan Hutan Pejarakan
Beri Tenggat Satu Bulan Bongkar Mandiri

DENPASAR, MataDewata.com | Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali secara resmi menyerahkan dokumen rekomendasi terkait keberadaan bangunan yang berdiri di atas tanah negara pada kawasan hutan di wilayah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Selasa (2/6/2026).
Dokumen rekomendasi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi sejumlah wakil ketua dewan di Denpasar.
Pansus TRAP di bawah komando Ketua Pansus Made Supartha bersama Sekretaris Pansus Dewa Nyoman Rai merumuskan enam poin rekomendasi strategis yang diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
Pertama, Pansus TRAP mendorong Gubernur Bali beserta pejabat terkait untuk mengambil langkah penghentian terhadap segala bentuk aktivitas pada kawasan hutan di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
Kedua, mendorong Satpol PP Provinsi Bali melakukan pemasangan Pol PP Line sebagai langkah awal penerapan sanksi administratif, serta memproses hukum siapa pun yang karena kesengajaan atau kelalaiannya membuka Pol PP Line yang telah dipasang oleh petugas Satpol PP Provinsi Bali.
Ketiga, mendorong Satpol PP Provinsi Bali dan Bupati Buleleng dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait termasuk namun tidak terbatas pada Satpol PP Kabupaten Buleleng untuk melakukan penutupan kegiatan usaha dan/atau tindakan lain, termasuk pengosongan dari segala penghuni sebelum dilaksanakan pembongkaran.
Keempat, mendorong kepada pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran fisik bangunan secara sukarela atas biaya sendiri dalam jangka waktu satu bulan sejak rekomendasi tersebut dikeluarkan.
Selanjutnya, lahan wajib ditata dan dikembalikan pada status semula guna menjaga kesucian kawasan hutan di Desa Pejarakan sesuai dengan arah pembangunan Bali berkelanjutan.
Kelima, mendorong Satpol PP Provinsi Bali, Bupati Buleleng, dan OPD terkait untuk segera mengambil langkah-langkah tegas melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang berdiri maupun tertanam di kawasan tersebut setelah batas waktu yang ditentukan berakhir, apabila pemilik bangunan tidak melaksanakan pembongkaran sukarela sebagaimana tertuang pada butir keempat rekomendasi.
Keenam, mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan proses hukum dan penindakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran, termasuk pejabat yang diduga kuat turut serta, melakukan pembantuan, maupun pembiaran hingga terjadi akumulasi pelanggaran di kawasan hutan Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
Langkah ini ditekankan sebagai upaya terakhir dalam bentuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan melanggar hukum.
Ketua Pansus TRAP yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali, Made Supartha, berharap seluruh poin rekomendasi tersebut segera direalisasikan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. βKami minta agar bisa segera ditindaklanjuti,β tegas Made Supartha. Dp-MD



