Gubernur Wayan Koster Tegaskan Langkah Strategis Penataan Penduduk demi Jaga Harmoni Bali

Terima Kunjungan Wagub NTT di Jayasabha

DENPASAR, MataDewata.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Pemerintah dan masyarakat Pulau Dewata menyusul adanya gangguan ketenteraman dan konflik horizontal yang diduga dilakukan oleh segelintir oknum warga asal NTT di Bali dalam beberapa tahun terakhir.

Permohonan maaf tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (Purn) Johni Asadoma, saat memimpin rombongan kepala daerah daratan Sumba Provinsi NTT dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Konflik Horizontal di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (30/1/2026).

Rakor strategis yang diterima langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster ini turut dihadiri oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya, Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono, serta jajaran kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Bali dan NTT.

Baca juga :  Pj. Gubernur Bali Terima Kunjungan Panglima Koarmada II

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat Bali, Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan menyadari bahwa tindakan saudara-saudara kami, tidak hanya mengganggu ketertiban umum dan keharmonisan selama ini yang terjalin, tetapi juga mencederai tatanan sosial masyarakat Bali yang menjunjung tinggi kedamaian dan kerukunan,” ujar Johni Asadoma.

Wagub NTT menegaskan bahwa perbuatan tercela yang dilakukan oleh oknum tertentu tidak boleh digeneralisasi agar tidak melanggar hak asasi warga negara untuk berpindah dan tinggal di seluruh wilayah NKRI. Pihaknya berkomitmen untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Bali serta memastikan bahwa warga NTT yang merantau ke Bali maupun wilayah lain wajib beradaptasi, menghormati, serta menaati adat istiadat, budaya, dan norma hukum yang berlaku. Pemprov NTT juga mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan proporsional oleh aparat penegak hukum di Bali.

Baca juga :  Apresiasi Inovasi Pertanian, Bupati Sanjaya Ngantor di Desa "Bungan Desa" di Desa Apuan

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik kedatangan Wakil Gubernur NTT beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa Bali merupakan daerah yang sangat terbuka sebagai bagian dari NKRI sekaligus destinasi pariwisata dunia. Pertemuan ini diharapkan mampu merawat harmoni kehidupan antara Bali dan NTT yang sebelumnya telah disepakati bersama dalam kerangka kerja sama regional di Labuan Bajo pada 28 Januari 2026 lalu.

Gubernur Bali dua periode ini memaparkan sejumlah langkah strategis, baik di hulu maupun di hilir, untuk mengantisipasi agar persoalan serupa tidak terulang kembali. Di tingkat hulu, Gubernur Koster mendorong agar setiap warga NTT yang hendak merantau atau bekerja ke luar daerah dibekali persyaratan administratif yang jelas dari pemerintah daerah asalnya, termasuk surat rekomendasi dan pakta integritas.

“Persyaratan administratif ini juga diharapkan bisa dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah di Bali, agar apa yang menjadi syarat-syarat di sana, bisa kami terapkan juga di sini. Sehingga ketika Pemerintah Daerah NTT yang mengeluarkan syarat keluar untuk warganya, maka kami di Bali akan mengeluarkan syarat masuk ke Bali,” jelas Gubernur Wayan Koster.

Baca juga :  Gubernur Wayan Koster Serahkan SK Perpanjangan Masa Jabatan Pj Bupati Buleleng 

Adapun di tingkat hilir, Pemprov Bali bersama para bupati dan wali kota se-Bali hingga tingkat desa dan desa adat akan memperketat pendataan kependudukan, mulai dari pemeriksaan kepemilikan KTP, kejelasan tempat tinggal, jenis pekerjaan, hingga estimasi masa tinggal selama di Bali. Sebagai langkah pencegahan konkret, Gubernur Koster juga mengagendakan pertemuan khusus dengan para kontraktor penyedia tenaga kerja serta tokoh-tokoh masyarakat diaspora NTT di Bali guna memastikan kesejahteraan dan kejelasan status para pekerja migran sehingga tidak telantar di perantauan. Hp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button