Putri Koster: Krisis Penenun Muda Ancam Masa Depan Endek Bali
Gandeng Kanwil Kementerian Hukum Bali dan Tegaskan Penegakan Hak Cipta Motif Tenun Endek

DENPASAR, MataDewata.com | Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster mengingatkan adanya ancaman serius terhadap keberlangsungan kain tenun endek Bali akibat semakin berkurangnya minat generasi muda menjadi penenun.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, Bali dikhawatirkan hanya menjadi pengguna tanpa lagi memiliki sumber daya perajin yang mampu memproduksinya.
Peringatan itu disampaikannya saat membuka Dekranasda Bali Fashion Day di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (29/5/2026). Menurutnya, situasi saat ini menunjukkan paradoks karena tingginya penggunaan kain endek tidak diiringi regenerasi penenun.
“Fenomena yang ada saat ini, semakin banyak kita memakai kain tenun endek Bali, tetapi minat anak-anak muda kita untuk menenun sangat kecil. Ini sangat berbanding terbalik,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan hasil survei bersama Universitas Hindu Indonesia (UNHI) yang menunjukkan sekitar 83 persen kain bermotif endek di pasaran berasal dari luar Bali, sedangkan produksi perajin Bali hanya sekitar 17 persen.
Karena itu, ia meminta para pedagang tidak menjual kain produksi luar daerah dengan label endek Bali, sekaligus mengajak generasi muda menekuni seni menenun agar identitas budaya Bali tidak hilang.
“Suatu saat jika anak-anak Bali tidak bisa menenun lagi, tenun dan endek Bali akan diambil alih oleh daerah lain. Namanya mungkin bukan lagi Endek Bali, melainkan Endek Troso atau Endek Jepara. Orang Bali hanya akan menjadi pemakai tanpa lagi mampu menenunnya,” tegasnya.
Selain mendorong masyarakat cermat membeli produk asli perajin lokal, Ny. Putri Koster menegaskan bahwa motif endek Bali telah dilindungi hukum hak kekayaan intelektual dan siap ditegakkan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.
Gelaran Dekranasda Bali Fashion Day tahun ini turut menampilkan peragawan dan peragawati dari empat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, yakni Dinas PMD Dukcapil, Dinas Kebudayaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Biro Umum Setda Provinsi Bali guna mempromosikan kecintaan terhadap wastra lokal. Hp-MD



