Pansus TRAP DPRD Bali Bersama DPRD Badung Segel Proyek Hotel Lima Lantai di Cemagi, Usut Dugaan Praktik Nominee WNA

BADUNG, MataDewata.com | Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali bersama DPRD Kabupaten Badung mengambil tindakan tegas dengan menyegel proyek pembangunan hotel milik PT Predmet di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Senin (23/2/2026).

Langkah penegakan Peraturan Daerah (Perda) tersebut dilakukan dalam Kunjungan Kerja (Kunker) yang dipimpin langsung Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, didampingi Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Lanang Umbara, yang hadir mewakili Ketua DPRD Badung.

Dalam peninjauan lapangan tersebut, tim Pansus TRAP DPRD Bali mendalami sejumlah indikasi pelanggaran administrasi maupun teknis pada proyek yang memiliki nilai investasi di atas Rp10 miliar tersebut.

Selain temuan ketidaksesuaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di mana izin yang dikantongi pengelola hanya empat lantai namun fisik bangunan telah berdiri lima lantai Pansus TRAP DPRD Bali juga menelusuri kepatuhan terhadap aturan tata ruang serta Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang penerapan arsitektur berciri khas Bali.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan kejanggalan serius terkait dugaan perubahan skema investasi di tengah jalan, yakni dari status perseorangan menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) yang belum sepenuhnya dilaporkan.

“Apalagi ini kan semua perencanaan seharusnya matang, tapi tiba-tiba berubah di tengah jalan. Ada apa? Jadi, curiga terindikasi, nanti kita perdalam dengan Perda Nominee atau aturan Nominee. Siapa yang terlibat nanti kita usut,” tegas I Made Supartha.

Ia menjelaskan, dokumen awal proyek tersebut tercatat atas nama perseorangan, namun di lapangan berkembang dugaan kuat bahwa modal usaha berasal dari tiga Warga Negara Asing (WNA) asal Ukraina yang mengarah pada praktik nominee.

Untuk membongkar dugaan tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali akan segera melakukan koordinasi lintas instansi, termasuk menggandeng pihak Imigrasi. Apabila terbukti melanggar hukum dan aturan keimigrasian, sanksi tegas hingga deportasi siap diterapkan.

Ketegasan Pansus TRAP DPRD Bali tersebut mendapat dukungan penuh dari jajaran DPRD Kabupaten Badung. Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, sepakat bahwa seluruh aspek perizinan dan kesesuaian arsitektur harus diperiksa secara menyeluruh agar pembangunan di wilayah Badung tidak merusak lingkungan maupun tata ruang Bali.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ketua Pansus TRAP bahwa semuanya akan kita cek di sini, termasuk Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang semua bangunan di Bali harus ada arsitektur berciri khas Bali,” ujar Lanang Umbara.

Pada kesempatan yang sama, Lanang Umbara juga membantah keras isu liar yang sempat viral di media sosial mengenai dugaan adanya intervensi oknum anggota DPRD Badung di balik proyek tersebut. Ia memastikan telah melakukan pengecekan silang (cross check) secara langsung ke Dinas Perizinan, Dinas PUPR, DLHK, dan Satpol PP Kabupaten Badung.

“Itu sudah dinyatakan tidak ada oleh dinas-dinas terkait. Jadi, silakan teman-teman media bisa langsung cross check ke dinas-dinas terkait biar tidak bias lagi,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut langsung di lokasi, Satpol PP Kabupaten Badung melakukan penyegelan dan penghentian sementara seluruh aktivitas pembangunan hingga pihak pengelola dapat membuktikan kelengkapan serta kesesuaian dokumen.

Kepala Satpol PP Badung, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, menyatakan bahwa penghentian sementara ini merupakan langkah administratif yang tepat sembari menunggu proses pengalihan status dan penyesuaian dokumen lingkungan maupun PBG.

Selain itu, Tim Teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Badung akan diterjunkan untuk melakukan pengukuran ulang ketinggian bangunan. Jika terbukti melampaui batas maksimal 15 meter sesuai ketentuan tata ruang Bali serta aturan perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), maka bagian bangunan yang melanggar akan dikenai sanksi pembongkaran atau pemotongan.

Sementara itu, perwakilan PT Predmet, Andianto Nahak, menyampaikan apresiasi atas inspeksi mendadak yang dilakukan Pansus TRAP DPRD Bali bersama DPRD Badung. “Jadi, hal ini sangat bagus dilakukan Pansus TRAP DPRD Bali bersama DPRD Badung sehingga membuat semua investor itu taat dan tunduk pada aturan yang ada di Pulau Bali,” katanya.

Meski Bali tetap membuka ruang bagi masuknya investasi, DPRD Provinsi Bali bersama DPRD Kabupaten Badung menegaskan bahwa setiap investor termasuk investor asing wajib mematuhi seluruh regulasi, menghormati tata ruang, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dinas maupun desa adat setempat agar tidak memicu persoalan hukum dan sosial di kemudian hari. Db-MD