Komisi IV DPRD Badung Bakal Panggil Manajemen RS Siloam, Pertanyakan Penolakan Pasien BPJS
BADUNG, MataDewata.com | Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, memastikan pihaknya akan memanggil manajemen Rumah Sakit (RS) Siloam untuk meminta penjelasan terkait kebijakan penolakan pasien BPJS Kesehatan. Pemanggilan tersebut dilakukan guna mengetahui dasar kebijakan rumah sakit sekaligus mengkaji aspek hukum dan aturan yang berlaku.
“Memang itu benar, kami dari Komisi IV DPRD Kabupaten Badung akan memanggil untuk mempertanyakan apa yang menjadi dasar Rumah Sakit Siloam tidak menerima pasien BPJS,” ujar Wicaksana, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, kebijakan rumah sakit yang tidak menerima pasien BPJS perlu dikaji secara menyeluruh, terutama menyangkut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan kesehatan.
“Kalau mereka tidak mau menerima pasien BPJS, apa kajian hukum, aturan, dan perundang-undangannya seperti apa?” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan rumah sakit di wilayah Kabupaten Badung, khususnya Kecamatan Kuta, semestinya juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Terlebih, sebagian besar masyarakat masih mengandalkan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan akses pelayanan medis.
“Ya, seyogyanya mereka harus menerima pasien BPJS. Karena bagaimanapun juga, masyarakat sangat menggantungkan tanggungan pembiayaan kesehatannya melalui BPJS,” imbuhnya.
Meski demikian, sebelum mengambil langkah lebih lanjut, Komisi IV DPRD Badung akan meminta kajian terlebih dahulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Hal ini mengingat Dinas Kesehatan memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap operasional rumah sakit di wilayah Kabupaten Badung.
“Jadi, kami akan minta kajian terlebih dahulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, yang fungsinya sebagai pembina dan pengawas rumah sakit, khususnya yang ada di Kabupaten Badung,” pungkasnya. On-MD
