DPRD Bali Soroti Status Aset RS Dharma Yadnya hingga IRIT RSUD Bali Mandara
Tingkatkan Layanan Kesehatan dan PAD

DENPASAR, MataDewata.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mendorong kepastian status aset Rumah Sakit (RS) Dharma Yadnya yang baru bergabung menjadi bagian rumah sakit Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Desakan tersebut disampaikan I Nyoman Budiutama, S.H., mewakili Koordinator I Nyoman Suwirta, S.Pd., M.M., saat membacakan Laporan Akhir Pembahasan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna ke-37 DPRD Bali yang dipimpin Ketua DPRD Dewa Made Mahayadnya dan dihadiri Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta di Denpasar, Senin (18/5/2026).
DPRD Bali memandang pelayanan kesehatan harus berjalan profesional, ramah, dan nyaman melalui dukungan sumber daya manusia (SDM) kompeten, pembaruan atau upgrade alat kesehatan berbasis digital, serta penyesuaian sarana prasarana dan tarif di RS Dharma Yadnya. Selain itu, dewan juga menyoroti perlunya peningkatan sarana prasarana, penataan ruang pelayanan yang efektif dan efisien, serta penguatan kapasitas layanan Instalasi Rawat Intensif Terpadu (IRIT) di RSUD Bali Mandara guna menjamin keselamatan pasien dan mutu rujukan tingkat lanjut.
“Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara Gubernur terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan agar aset Rumah Sakit Dharma Yadnya dapat segera dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Mengingat surat Gubernur tertanggal 20 Januari 2025 sampai saat ini belum memperoleh tanggapan dari Kementerian Keuangan,” ungkap Budiutama membacakan laporannya.
Di sisi lain, DPRD Bali menyampaikan empat rekomendasi strategis optimalisasi pajak dan retribusi daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rekomendasi tersebut mencakup percepatan standardisasi layanan dan penyesuaian tarif RS Dharma Yadnya, pengintensifan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten dan kota guna memetakan objek retribusi baru sesuai kewenangan provinsi, serta percepatan inovasi investasi dan pemanfaatan aset daerah secara mandiri selaras dengan visi Ekonomi Kerthi Bali.
“Keempat, mendorong penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan visioner di bidang kelautan guna mendukung pengembangan potensi bahari Provinsi Bali,” tegas Budiutama.
Seluruh catatan dan rekomendasi strategis dalam laporan akhir pembahasan perubahan perda tersebut diharapkan menjadi perhatian serius eksekutif. Langkah tindak lanjut dari Pemprov Bali dinilai krusial agar optimalisasi pendapatan daerah berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kesehatan bagi masyarakat Bali. Dp-MD



