Jadikan Rekomendasi DPRD Sebagai “Kompas” Bupati Kembang Komitmen Perbaiki Kinerja Jembrana
Fokus Perkuat PAD, Layanan Kesehatan dan Transparansi Data Sesuai Visi Bermartabat
JEMBRANA, MataDewata.com | Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 resmi digelar pada Senin (27/4/2026) bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Jembrana. Agenda utama rapat ini berfokus pada penyampaian Keputusan DPRD mengenai rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jembrana Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua II DPRD Jembrana, Drs. I Wayan Wardana, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jembrana di tahun 2025 yang secara keseluruhan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja keuangan dinilai efektif dan efisien, ditandai dengan realisasi pendapatan yang melampaui anggaran.
Meski demikian, DPRD Jembrana memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi. Di antaranya adalah evaluasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor spesifik seperti PBBP2, BPHTB, dan Pendapatan BLUD yang mengalami penurunan. DPRD merekomendasikan pembaruan data wajib pajak serta penyediaan sistem informasi penerimaan PAD yang real-time untuk transparansi data.
Selain itu, pemulihan kondisi keuangan Rumah Sakit Umum (RSU) Negara turut menjadi sorotan. DPRD mendorong Pemkab Jembrana mengalokasikan anggaran dari SiLPA 2025 guna menyelesaikan utang rumah sakit agar layanan kesehatan kembali optimal. Penguatan Puskesmas sebagai garda terdepan juga direkomendasikan untuk mendekatkan akses bagi warga di pedesaan.
“Beberapa poin penting kami sampaikan sebagai rekomendasi kepada Saudara Bupati, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat,” ujar Wayan Wardana.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan atas evaluasi yang faktual dan konstruktif. Ia menegaskan bahwa sidang paripurna ini adalah ruang pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
“Rekomendasi yang telah disampaikan akan kita jadikan kompas untuk menuntun langkah perbaikan ke depan. Saya tidak menghendaki berbagai catatan ini hanya berhenti sebagai tulisan di atas kertas. Seluruhnya harus ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan berkelanjutan,” tegas Bupati Kembang.
Bupati Kembang secara khusus menginstruksikan seluruh jajaran Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan evaluasi internal guna merumuskan aksi nyata. Ia juga menyoroti urgensi penyelesaian persoalan infrastruktur, layanan pendidikan, kemandirian ekonomi, hingga penanganan sampah. Terkait pendapatan, pihaknya berkomitmen memperkuat kapasitas fiskal dengan menekan potensi kebocoran PAD tanpa membebani masyarakat. Rapat paripurna ini ditutup dengan penegasan untuk terus menjaga sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, guna memastikan setiap kebijakan berpihak penuh pada kepentingan masyarakat Jembrana. Hj-MD
