Pansus TRAP DPRD Bali Gandeng Satpol PP Tutup Sementara Proyek BTID di Serangan

Tidak Temukan Sertifikat Lahan Pengganti Mangrove

DENPASAR, MataDewata.com | Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali menghentikan sementara aktivitas PT Bali Turtle Island Development (BTID) di kawasan KEK Kura Kura Bali, Serangan, Denpasar, Kamis (23/4/2026). Keputusan tegas tersebut diambil setelah dewan menemukan dugaan ketidaksesuaian antara dokumen administrasi perusahaan dan kondisi faktual di lapangan, terutama menyangkut proses tukar guling lahan mangrove.

Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai menjelaskan bahwa penghentian ini merupakan hasil evaluasi dari serangkaian inspeksi lapangan, termasuk peninjauan ke wilayah Karangasem dan Jembrana, yang mengindikasikan belum terpenuhinya sejumlah kewajiban administrasi perusahaan secara menyeluruh. Penutupan sementara difokuskan pada beberapa titik strategis yang dinilai bermasalah dari sisi legalitas maupun kelengkapan dokumen, yakni pembangunan marina serta kawasan yang dikenal sebagai area “mangkok”.

Baca juga :  Wali Kota Jaya Negara Sambut Kunjungan Studi Komparasi Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid

“Kami memutuskan penutupan sementara terhadap kegiatan yang diduga memiliki pelanggaran atau kekurangan administrasi. Termasuk tukar guling lahan yang setelah dicek di lapangan tidak ditemukan sesuai harapan,” kata Dewa Rai.

Langkah Pansus TRAP tersebut langsung ditindaklanjuti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali dengan menghentikan seluruh aktivitas di lokasi disertai pengawasan ketat. Sementara itu, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha mengungkapkan bahwa temuan paling krusial adalah tidak adanya bukti sertifikat lahan pengganti dalam skema tukar guling yang diklaim telah dijalankan oleh BTID sehingga memunculkan pertanyaan besar atas keabsahan proses tersebut.

Baca juga :  Kasus Positif di Denpasar Bertambah 26 Orang

“Jika sertifikat pengganti tidak ada, bagaimana bisa dikatakan sudah terjadi tukar guling? Ini yang masih kami dalami,” kata Made Supartha.

Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan penghentian sementara ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga tata ruang Pulau Dewata tetap tertib, transparan, dan berkeadilan. Pendalaman terhadap perbedaan klaim perusahaan dengan fakta lapangan akan terus dilakukan guna mencegah potensi pelanggaran yang merugikan daerah maupun lingkungan. Dp-MD

Baca juga :  Rapat Paripurna DPRD Badung Bahas 4 Raperda Strategis dan Rancangan APBD 2027

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button