Perkuat Permodalan Bank Kebanggaan Krama Bali, Gubernur Wayan Koster Jadwalkan Presentasi Raperda di Jakarta

DENPASAR, MataDewata.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali senilai Rp445 miliar.
Menindaklanjuti pengesahan di tingkat daerah tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster dijadwalkan bertolak ke Jakarta untuk mempresentasikan langsung Raperda dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Rencana percepatan fasilitasi ke pemerintah pusat itu disampaikan Gubernur Wayan Koster dalam Sidang Paripurna ke-26 DPRD Provinsi Bali di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (21/1/2026). Gubernur Bali dua periode ini menargetkan seluruh proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri dapat tuntas pada awal Februari 2026 agar regulasi tersebut segera diberlakukan.
“Dengan telah disahkan Raperda ini, maka selanjutnya sesuai mekanisme dan peraturan akan segera diajukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Saya berencana akan ke Jakarta pada tanggal 23 Januari 2026 yang akan datang. Kalau bisa pembahasannya lebih cepat, sehingga awal Februari sudah bisa selesai,” kata Gubernur Wayan Koster.
Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini menjelaskan bahwa seluruh rangkaian pembahasan Raperda penambahan penyertaan modal daerah kepada PT BPD Bali di forum legislatif telah rampung dan menghasilkan keputusan bersama. Ia pun menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja keras serta kolaborasi jajaran anggota dewan dalam menuntaskan pembentukan produk hukum daerah sesuai target waktu.
“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan kerja sama dalam pembahasan Raperda ini. Selesai, cepat, sesuai target waktu. Tepuk tangan untuk anggota Dewan. Ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan di dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam rangka pembentukan regulasi pemerintah daerah yang kita jalankan sama-sama,” jelas Gubernur Koster.
Menurut Gubernur Koster, dinamika yang berkembang selama proses pembahasan merupakan wujud tanggung jawab bersama antara Pemprov Bali dan DPRD Provinsi Bali dalam menetapkan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan telah berupaya memberikan penjelasan lengkap dan transparan melalui forum tanya jawab maupun klarifikasi atas substansi regulasi tersebut, serta memastikan seluruh masukan dewan menjadi catatan penting dalam implementasi kebijakan ke depan.
“Saya berusaha memberikan penjelasan yang diperlukan secara lengkap dan transparan berkenaan dengan pertanyaan, pandangan, usul, dan saran melalui tanya jawab, saling tukar informasi, serta proses klarifikasi yang telah dihasilkan selama proses pembahasan dengan forum Dewan yang terhormat atas substansi Raperda ini,” imbuhnya.
Dengan disetujuinya tambahan penyertaan modal sebesar Rp445 miliar tersebut, total kepemilikan saham Pemprov Bali di PT BPD Bali meningkat menjadi Rp1,28 triliun atau setara 33,9 persen, dari posisi sebelumnya hingga Desember 2025 sebesar Rp839,9 miliar.
Langkah cepat dan terukur Gubernur Bali Wayan Koster mengawal penguatan permodalan bank daerah ini menjadi bukti nyata komitmennya memperkokoh kemandirian ekonomi Pulau Dewata demi kesejahteraan krama Bali secara berkelanjutan. Hp-MD



