DPRD Badung Soroti Kinerja Perumda, Desak Transparansi dan Pembenahan Pengelolaan Pasar
Pimpin Raker Komisi III, Made Ponda Wirawan Pertanyakan Efektivitas Anggaran Digitalisasi hingga Temuan BPK
BADUNG, MataDewata.com | Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menyoroti secara tajam kinerja serta tata kelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana. Hal tersebut mencuat dalam Rapat Kerja (Raker) evaluasi program kerja Perumda yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Badung, I Made Ponda Wirawan, bertempat di Ruang Gosana II, Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Badung, Mangupura, Kamis (5/11/2026).
Rapat kerja tersebut turut dihadiri oleh jajaran Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Badung, yakni I Made Retha, I Nyoman Satria, I Wayan Sandra, I Gusti Ngurah Shaskara, I Made Sumerta, serta I Gede Aryantha.
Dalam forum evaluasi itu, Komisi III menekankan urgensi transparansi dan akuntabilitas jajaran direksi dalam mengelola perusahaan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan keuangan, performa unit pasar, tata kelola kepegawaian, hingga efektivitas dan pencapaian target keuntungan.
Sejumlah poin strategis turut dipertanyakan dewan secara rinci kepada manajemen Perumda, mulai dari perkembangan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) bersama Food Station Jakarta, kebutuhan anggaran penyehatan perusahaan pada tahun 2027, rincian biaya penyusunan master plan digitalisasi pasar yang mencapai sekitar Rp100 juta, hingga kesesuaian penggunaan anggaran dengan target dalam rencana bisnis perusahaan.
Selain aspek manajerial, kondisi fisik pasar tradisional menjadi sorotan serius. Komisi III meminta penjelasan komprehensif mengenai peta unit pasar yang mencetak keuntungan maupun yang mengalami kerugian beserta langkah penanganannya.
Kondisi Pasar Kuta mendapat perhatian khusus karena dinilai masih mengalami kebocoran, becek, serta penataan lingkungan yang kurang tertata, padahal berada di jantung kawasan pariwisata internasional. Sementara itu, untuk unit pasar yang terus merugi seperti Pasar Tenten, Komisi III mengusulkan agar pengelolaannya dipertimbangkan untuk diserahkan kepada desa adat setempat.
Pada aspek kepegawaian dan audit keuangan, DPRD Badung mendesak kesesuaian gaji karyawan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta mematuhi pembatasan jumlah karyawan maksimal 150 orang berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui evaluasi kinerja dan produktivitas.
Komisi III juga menuntut keterbukaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun sebelumnya, kejelasan penagihan piutang, hingga keseimbangan utang dan biaya perbaikan pasar agar perusahaan semakin profesional, sehat, dan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Db-MD
