Soroti Krisis SDM dan Operasional Satpol PP, Lanang Umbara Ancam Evaluasi Izin Pengusaha Penunggak Pajak

BADUNG, MataDewata.com | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung membongkar sejumlah persoalan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Badung.

Berbagai masalah mendasar tersebut mencakup krisis alokasi sumber daya manusia (SDM) akibat kekurangan sekitar 6.000 pegawai, memprihatinkannya sarana operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga melambungnya piutang pajak pengusaha yang menembus angka lebih dari Rp800 miliar.

Temuan tersebut mencuat dalam Rapat Kerja (Raker) Evaluasi Program Kerja dan Koordinasi Tahun 2027 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., di Ruang Gosana II, Lantai 2 Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026).

Raker ini menghadirkan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, yakni BKPSDM, DPMPTSP, Badan Kesbangpol, Satpol PP, serta Disdukcapil Kabupaten Badung.

Mengenai krisis SDM, Lanang Umbara membeberkan bahwa kebutuhan ideal pegawai untuk menopang pelayanan di Kabupaten Badung mencapai 22.000 orang. Namun, jumlah eksisting saat ini baru terisi 16.000 pegawai, sehingga daerah mengalami defisit hingga 6.000 tenaga kerja.

Kekurangan ini berdampak langsung pada sektor pelayanan vital, seperti tenaga guru dan staf sekolah, pelayanan medis di Puskesmas dan RSUD, hingga personel penegak perda Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

Atas kondisi tersebut, Komisi I meminta BKPSDM Badung segera berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan menyatakan kesiapan DPRD Badung untuk memberikan pendampingan langsung.

Pemkab Badung diharapkan mendapat diskresi atau kewenangan khusus dari pusat untuk mengangkat pegawai secara mandiri, di mana daerah siap menanggung skema pembiayaan gajinya melalui APBD.

Persoalan lain yang disoroti secara tajam adalah kondisi sarana operasional Satpol PP Badung. Kendaraan operasional di lapangan ditemukan dalam kondisi rusak memprihatinkan, padahal pengajuan peremajaan telah diusulkan sejak tahun 2023.

Komisi I menegaskan akan menelusuri tersendatnya penganggaran ini bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna menyusun rekomendasi skala prioritas. Di sisi lain, penegakan kewajiban pajak daerah menjadi perhatian paling krusial. Menanggapi data piutang pajak hotel dan restoran (PHR) dari kalangan pengusaha yang menembus lebih dari Rp800 miliar, Lanang Umbara menegaskan bahwa dana tersebut merupakan uang murni milik rakyat Badung yang dititipkan wisatawan.

Karena itu, kewajiban penyetoran pajak tidak boleh dimaafkan atau dikaitkan dengan alibi untung-rugi perusahaan. Komisi I mendesak pemerintah daerah melakukan tindakan tegas hingga memberikan rekomendasi evaluasi/pencabutan izin usaha bagi pengusaha yang dengan sengaja menunggak pajak. On-MD