Wacana Pembiayaan 250 P3K Paruh Waktu Pendidikan dan Kesehatan Tabanan Ditanggung Pusat, Ini Respons Sekda Susila
TABANAN, MataDewata.com | Wacana pengalihan pembiayaan 250 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di sektor pendidikan dan kesehatan ke pemerintah pusat mendapat sorotan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tabanan. Skema tersebut dinilai menjadi angin segar untuk meringankan beban keuangan daerah, khususnya di tengah keterbatasan fiskal yang sedang dihadapi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan, Dr. I Gede Susila, S.Sos., M.Si., menyambut positif adanya informasi terkait rencana pengalihan pembiayaan itu. Menurutnya, langkah ini sangat membantu daerah dalam menjaga stabilitas keuangan di tengah kemampuan fiskal yang terbatas.
“Ada informasi bahwa P3K paruh waktu di bidang pendidikan dan kesehatan ini akan dialihkan, pembiayaannya ke pusat. Sehingga ini kan membantu juga daerah, keuangan, dengan fiskal-fiskal yang sangat terbatas itu,” ujar Gede Susila, Selasa (10/11/2016).
Tidak hanya berfokus pada Tabanan, Gede Susila berharap kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan secara merata di berbagai kabupaten dan kota lain yang mengalami tantangan fiskal serupa.
“Kita berharap, kalau memungkinkan juga dari masukan kita, mungkin di kabupaten-kota lain juga sama,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berkurangnya beban pembiayaan ini akan memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi kas daerah. Kondisi ini juga sangat erat kaitannya dengan aturan proporsi anggaran belanja yang menetapkan porsi 30 persen untuk belanja pegawai dan 70 persen untuk belanja wajib.
Dengan pengalihan pembiayaan P3K paruh waktu, Gede Susila optimis penyesuaian porsi anggaran tersebut bisa berjalan lebih proporsional dan wajar. “Ini kan paruh waktu saja ini. Sehingga semuanya bisa beban daerah itu masih lebih ringan, lebih ringan, sehingga seperti kemarin yang mengamanatkan 30–70% ini bisa dilakukan dengan sewajarnya,” ujarnya.
Ia kemudian merinci pembagian proporsi anggaran yang dimaksud, yakni alokasi untuk belanja pegawai berbanding lurus dengan belanja wajib.
“30 untuk belanja pegawai. Itu 30-70 tuh 30 belanja pegawai, 70 belanja belanja wajib,” jelasnya.
Kendati demikian, Gede Susila tak menampik bahwa jumlah P3K paruh waktu sektor pendidikan dan kesehatan yang masuk dalam skema wacana tersebut masih terbilang sangat kecil jika dikomparasikan dengan total keseluruhan pegawai P3K di Kabupaten Tabanan.
Ia memaparkan, total pegawai P3K di lingkungan Pemkab Tabanan menyentuh angka sekitar 6.000 orang, sementara porsi P3K paruh waktu yang masuk dalam wacana pengalihan ini baru mencakup sekitar 250 orang saja. “Oh, pegawai kita P3K itu kan sekitar 6.000-an. Kalau ini cuman sedikit 250. 250 paruh waktu itu kan dari 6.000 sekian P3K,” paparnya.
Melihat perbandingan angka yang masih sedikit, Gede Susila berharap ke depannya cakupan kebijakan ini tidak hanya berhenti pada segelintir pegawai paruh waktu saja. Ia secara terbuka mendorong agar pembiayaan seluruh P3K dapat diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
“Sekarang ini yang cuman paruh waktu dan itu pun nakes sama pendidikan. Jadi itu sedikit, harapannya supaya bisa semuanya dialihkan pembiayaannya ke pusat,” pungkasnya. On-MD
