Gubernur Koster Tegaskan Investasi di Bali Harus Dikendalikan Berlandaskan Kearifan Lokal Sad Kerthi

Komitmen Jaga Alam dan Ekonomi Kerakyatan

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan bahwa penanaman modal di Pulau Dewata harus dikendalikan dan diarahkan agar mendukung terwujudnya nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Enam sumber kesejahteraan kehidupan tersebut meliputi Atma Kerthi, Segara Kerthi, Wana Kerthi, Danu Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (22/1/2026).

Dalam agenda strategis yang dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi RI Todotua Pasaribu selaku perwakilan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI tersebut, Gubernur Wayan Koster menyambut baik terjalinnya kesepakatan bersama ini.

Menurutnya, kerja sama ini menjadi momentum penting sekaligus landasan kuat dalam mengendalikan investasi di Provinsi Bali agar tidak semata mengejar manfaat ekonomi, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan Bali yang berkelanjutan. Hal ini berpijak pada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yakni menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia secara niskala dan sekala, menuju kehidupan krama Bali yang adil, makmur, dan bermartabat.

Baca juga :  Bupati Tabanan Hadiri Upacara Segara Kerthi Bali Nice World Water Forum 2024

Melalui Nota Kesepakatan tersebut, Pemprov Bali bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepastian hukum, serta mempererat koordinasi pengawasan penanaman modal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Gubernur Bali dua periode ini mendorong masuknya investasi berkualitas yang berwawasan lingkungan, berbasis budaya, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Dengan demikian, investasi tidak merusak tatanan alam maupun sosial Bali, melainkan justru memperkuat daya dukung lingkungan, ekonomi kerakyatan, serta nilai-nilai adat dan budaya setempat.

Baca juga :  Hari Peduli Sampah, Pemprov Bali Dukung Aksi Bersih Pantai

“Dengan pengendalian dan pengawasan penanaman modal yang terintegrasi dan berkelanjutan, kami meyakini bahwa investasi di Bali akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” ungkap Gubernur Wayan Koster.

Pada akhir sambutannya, Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini menegaskan komitmen penuh Pemprov Bali untuk terus memperbaiki tata kelola investasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan seluruh kegiatan penanaman modal berjalan sesuai regulasi. Ia pun menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 sebagai pengganti PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memberikan kewenangan pengawasan lebih besar kepada pemerintah daerah.

“Ditetapkannya PP Nomor 28 Tahun 2025 sebagai pengganti PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah membawa perubahan yang signifikan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar bagi daerah terutama dalam hal pengawasan investasi. Di samping itu terdapat penyempurnaan sistem perizinan berbasis risiko yang lebih sederhana, cepat, terintegrasi lewat OSS dan membuka kepastian hukum melalui penerapan SLA (Service Level Agreement), penghapusan syarat ganda, restrukturisasi dan adanya sanksi administrasi yang jelas,” pungkas Gubernur Koster seraya berharap kerja sama ini dapat diimplementasikan secara optimal bagi masyarakat Bali dan bangsa Indonesia.

Baca juga :  Buka Bulan Bahasa Bali VIII Tahun 2026, Gubernur Wayan Koster Wajibkan Produk Lokal dan Hotel Gunakan Aksara Bali

Langkah tegas dan visioner Gubernur Bali Wayan Koster dalam memadukan pengawasan regulasi modern dengan kearifan lokal Sad Kerthi menjadi bukti nyata keberpihakannya pada masa depan Pulau Dewata. Sinergi erat antara pemerintah pusat dan Pemprov Bali diharapkan mampu mewujudkan tata kelola penanaman modal yang tertib, berkeadilan, serta menopang kesejahteraan krama Bali secara berkelanjutan. Hp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button